BidikNews,Jakarta - Warga RI kini bertanya-tanya soal kapan kepastian Hari Raya Idul Fitri. Beberapa pihak mengatakan tanggal 21 April sementara yang lainnya 22 April.
Lalu bagaimana menurut pemerintah? Bagaimana pula menurut asosiasi Islam besar di Indonesia seperti NU dan Muhamadiyah?
Menurut Pemerintah dan NU
Pemerintah melalui Kemenag baru akan menggelar sidang isbat Kamis (20/4/2023) atau bertepatan dengan 29 Ramadhan 1444 H. Keputusan sidang isbat tersebut nantinya akan diambil dari informasi awal berdasarkan hasil hisab atau perhitungan secara astronomis.
Hasil hisab tersebut kemudian akan dikonfirmasi lagi lewat hasil lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. CNBC Indonesia 19 April 2023 merilis, Dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 2023, pemerintah dan NU menggunakan kriteria yang mengacu pada kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) 2021.
MABIMS adalah kumpulan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura guna mengusahakan unifikasi kalender Hijriah. Di Indonesia, kriteria tersebut diterapkan pada tahun 2022 lalu.
Melansir NU Online, ketinggian hilal pada tanggal 29 Ramadhan 1444 H meskipun sudah di atas ufuk saat matahari terbenam tetapi masih di bawah kriteria minimum imkanur rukyah (visibilitas). Atau kemungkinan hilal dapat terlihat yaitu 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Sementara itu dalam SKB 3 Menteri terbaru, Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 dan 23 April 2023. Dalam SKB tersebut juga telah ditetapkan cuti bersama Lebaran 2023 mulai 19 April.
Menurut Muhammadiyah
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah mengumumkan kapan Hari Raya Idul Fitri 2023/1 Syawal 1444 H melalui hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 H pada Februari lalu.
Hasilnya, Muhammadiyah menetapkan Lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jum1at, 21 April 2023.
Adapun penentuan tersebut didasarkan pada posisi geometris benda-benda langit seperti Matahari, Bumi, dan Bulan.
Perbedaan Lumrah
Pelaksanaan Idul Fitri di Indonesia tidak jarang berbeda antara pemerintah, NU dan Muhammadiyah. Namun, perbedaan menjadi hal yang lumrah karena adanya perbedaan dalam memahami nash (dalil) dan metode pengambilan hukumnya (istinbath).
Pewarta: Tim BidikNews
0 Komentar