Kegiatan ini digelar dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah guna menyukseskan pencapaian program-program Prioritas Nasional dan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan serta kabupaten/kota, antara lain Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir.
“Penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, sekaligus memastikan tercapainya target prioritas nasional,” ujar Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Ade Pratikno.
Lebih lanjut, Ade Pratikno menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, mulai dari perubahan regulasi, tuntutan akuntabilitas publik, transformasi digital, hingga dinamika sosial dan politik di tingkat lokal.
Tantangan-tantangan ini harus direspons secara adaptif, terutama dalam konteks arah baru pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029, dan target ini hanya bisa dicapai apabila seluruh daerah mampu memainkan peran secara aktif dan produktif,” tambahnya.
Untuk itu, pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang andal dalam pelaksanaan program prioritas, mulai dari pelayanan dasar hingga program unggulan nasional seperti Koperasi Merah Putih, Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, dan program penguatan ekonomi daerah.
“Tentu saja, untuk mengeksekusi semua program tersebut dibutuhkan kapasitas aparatur yang mumpuni dan kinerja pemerintahan yang baik. Karena sebaik apa pun rencana dan visi-misi pemerintah, tanpa pelaksanaan yang efektif, hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Ade Pratikno.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan optimisme dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui program unggulan 100.000 Sultan Muda Sumsel, yang berorientasi pada penguatan wirausaha muda dan tenaga kerja produktif.
Melalui forum ini, Kemenko Polkam juga melakukan inventarisasi masukan dan saran dari pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan substansi Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas institusional dan kinerja pemerintahan daerah di Sumatera Selatan serta mendorong harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.
Demikian yang disampaikan Kemen Polkam RI NO. 260/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025.
Pewarta: TIM
0 Komentar