Acara Taklimat Presiden RI kepada para Rektor, Guru Besar, serta Pimpinan Perguruan Tinggi negeri dan swasta Tahun 2026 di Halaman Tengah Istana Negara Jakarta 15 Januari 2026
BidikNews.net, Jakarta, Istana Merdeka Jakarta menjadi saksi pertemuan penting antara negara dan dunia akademik. Pada 15 Januari 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para rektor, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta guru besar dari seluruh Indonesia.
Dalam forum strategis tersebut, Rektor UIN Mataram (Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag) dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram (Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd) turut hadir sejak pagi, bergabung bersama pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan perguruan tinggi umum dari berbagai daerah.
Taklimat yang berlangsung hampir tiga jam ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial kenegaraan, melainkan ruang perjumpaan yang sangat strategis dan sarat pesan intelektual dan geopolitik.
Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah visi besar: Indonesia harus bertransformasi menjadi brain country—bangsa yang cerdas membaca zaman, memahami perubahan global, dan meresponsnya dengan strategi yang matang dan berdaulat.
Presiden membuka taklimatnya dengan menyampaikan terima kasih kepada para guru besar, rektor, dan dekan. Ungkapan ini bukan basa-basi diplomatis, akan tetapi pandangan tulus dari Presiden, karena bagi beliau merekalah para cendekia, intelektual, ilmuwan, dan teknokrat—sebagai elit bangsa yang lahir melalui proses seleksi akademik yang panjang dan ketat.
 |
| Rektor UIN Mataram (Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag) dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram (Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd) bersama Guru Besar lainnya ketika antri registrasi sebelum masuk Istana Negara, Jakarta, 15 januari 2026 |
Dalam kerangka berpikir bernegara, Presiden menekankan pentingnya statecraft, yakni skillful management of state affairs. Negara tidak cukup dikelola dengan niat baik, idealisme semata, atau slogan moral, tetapi memerlukan kecakapan membaca realitas, mengelola kekuatan, dan mengambil keputusan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
Di sinilah perguruan tinggi ditempatkan sebagai mitra strategis negara—bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi pusat produksi gagasan, analisis kebijakan, dan panduan etik bagi penyelenggaraan negara.
Mengacu pada kajian universitas-universitas ternama dunia, Presiden menguraikan tiga aliran besar dalam praktik bernegara: aliran ideologi, aliran ekonomi, dan aliran realisme.
Dalam realitas global saat ini, Presiden menilai banyak negara tidak lagi berpegang kaku pada ideologi tertentu, melainkan mengedepankan pendekatan realis demi menjaga kepentingan nasional, khususnya di bidang keamanan dan ekonomi.
 |
| Presiden Prabowo ketika memberikan arahan di acara Taklimat dihadapan para Guru Besar di Istana Negara Jakarta, 15 januari 2026 |
Presiden mencontohkan bagaimana Amerika Serikat dan Tiongkok mengoptimalkan seluruh instrumen kekuatan nasionalnya untuk mempertahankan pengaruh global, termasuk melalui hegemoni dan ekspansi kepentingan di kawasan-kawasan strategis. Salah satu ilustrasi yang disampaikan adalah dinamika pengelolaan sumber daya minyak di Amerika Latin, yang tidak pernah lepas dari kontestasi kepentingan global.
Pesan yang ingin ditegaskan Presiden jelas: Indonesia harus cerdas, tidak naif, dan tidak terjebak pada romantisme ideologis tanpa membaca realitas geopolitik dunia.
Presiden menegaskan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar dalam peta hubungan internasional. Ketegangan global, perebutan sumber daya strategis, dan ketidakpastian ekonomi menuntut kewaspadaan serta kecerdasan strategis bangsa.
Dalam konteks ini, Presiden mengingatkan kalangan akademisi agar tidak terjebak dalam rutinitas mengajar dan meneliti tanpa konteks. “Jangan asyik mengajar dan meneliti, tetapi tidak mempertimbangkan konteks dan peta geopolitik global,” tegas Presiden di hadapan para rektor, dekan dan guru besar.
Perguruan tinggi diharapkan menjadi think tank bangsa—membantu negara membaca risiko, peluang, dan arah masa depan di tengah perubahan global yang cepat dan kompleks.
Presiden juga menyinggung sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia sebagai pelajaran strategis. Pada masa penjajahan, Belanda sempat menjadi salah satu negara paling makmur di dunia karena mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka dan tidak lagi menjadi sumber eksploitasi, posisi dan pengaruh global Belanda menurun drastis.
Bagi Presiden, fakta sejarah ini menjadi bukti betapa besar nilai strategis sumber daya alam Indonesia. Karena itu, penguasaan dan pengelolaan sumber daya nasional harus sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia, dengan dukungan riset, kajian, dan kebijakan yang kuat dari perguruan tinggi.
 |
| Rektor UIN Mataram (Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag) dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram (Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd) berpose bersama Guru Besar lainnya sebelum memasuki Istana Negara Jakarta, 15 Januari 2026 |
Rasionalisasi kebijakan Presiden Prabowo dalam mengelola hutan, air, dan udara untuk rakyat sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal ini secara eksplisit menegaskan arah ekonomi politik Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berdaulat atas sumber daya alamnya:
Pasal 33, ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”
Pasal 33 Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Pasal 33Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pasal 33 Ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Ketentuan ini menegaskan bahwa hutan, air, dan udara bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanat konstitusi yang harus dikelola negara secara berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.
Dengan demikian, kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat peran negara atas sumber daya strategis bukanlah bentuk sentralisasi kekuasaan, melainkan pelaksanaan mandat konstitusional demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Di akhir taklimat, Presiden Prabowo meminta para rektor, dekan, dan guru besar sebagai cendekiawan untuk turut aktif membantu menutup “lubang-lubang bocor” dalam tata kelola negara. Dalam satu tahun pemerintahan, upaya tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp190 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan gedung sekolah, serta berbagai program strategis lainnya. Presiden menegaskan bahwa kampus akan menjadi salah satu sektor berikutnya yang mendapatkan manfaat dari efisiensi anggaran tersebut, sebagai bagian dari investasi negara pada kecerdasan bangsa.
Menutup arahannya, Presiden mengutip kalimat indah dari Albert Einstein: “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” Pekerjaan paling gila adalah menginginkan hasil yang besar tetapi menggunakan cara-cara yang sama dan tidak berubah.
Sebagai penutup taklimatnya, Presiden menyampaikan optimisme melalui program Badan Investasi Danantara, yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya petani dan masyarakat miskin. Melalui penguatan Koperasi Merah Putih, Presiden menegaskan bahwa kecerdasan negara harus bermuara pada keadilan sosial.
Beliau menambahkan, bahwa untuk menuju brain country, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikir jernih dan akademisi yang berani berpihak pada kepentingan bangsa. Di tengah pusaran geopolitik global, ilmu pengetahuan, akal sehat, dan keberanian moral adalah fondasi utama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
Pewarta: TIM
0 Komentar