BidikNews.net,Jatim - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa masyarakat dipersilakan mengunggah foto maupun video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial, baik menu yang dinilai baik maupun yang bermasalah. 
Nanik Sudaryati Deyang
Tak hanya itu, unggahan yang menilai menu MBG tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10 ribu per porsi juga diperbolehkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan program.
“Saya tidak pernah me¬larang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik saat acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, di Bondo-woso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026) lalu.
Nanik bahkan menya¬rankan agar setiap unggahan menu MBG disertai keterangan yang lengkap dan jelas, mulai dari waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, hingga nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan ma¬kanan tersebut.’Pesannya.
Kelengkapan data tersebut bukan untuk intimidasi, melainkan untuk mempermudah proses penelusuran dan evaluasi apabila ditemukan masalah di la¬pangan.
“Keterangan yang detail kata Nanik justru sangat penting agar BGN bersama kementerian dan lembaga lain bisa segera melacak dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Nanik juga menegaskan bahwa, unggahan menu MBG di media sosial merupakan bentuk partisipasi aktif masya¬rakat dalam mengawasi sekaligus memberi masukan terhadap salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai keterbukaan ini penting agar program MBG terus disempurnakan, sekaligus menjadi wujud transparansi pelaksa¬naan program pemerintah. Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 orang tim pemantauan dan pe¬ngawasan SPPG yang be¬kerja 24 jam untuk mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
“Jumlah itu tentu masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah SPPG yang sudah beroperasi. Karena itu kami justru sa¬ngat berterima kasih atas saran, kritik, dan pengawasan dari masyarakat,” kata Nanik.
Nanik juga menying¬gung kasus viral di Kabupaten Pesawaran, Lampung, di mana seo¬rang Kepala SPPG meng¬hentikan pemberian MBG kepada dua anak penerima manfaat selama sepekan karena orang tua mereka mengkritik menu MBG. “Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus didengar untuk perbaikan.
Pewarta: TIM
0 Komentar