Ancaman kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, baik berupa ucapan, tulisan, gambar, maupun isyarat, yang bertujuan untuk menakut-nakuti, menyerang kebebasan, atau menimbulkan rasa takut pada anak.
BidikNews.net,Mataram - Di tengah kabar gembira bonus demography generasi emas tahun 2050, Indonesia perlu juga mewaspadai adanya ancaman terhadap anak, terutama kekerasan dalam berbagai dimensinya. Seperti yang dirilis oleh instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, menyebutkan angka kekerasan anak di Indonesia cukup tinggi. Misalnya laman kemenpppa.go.id melaporkan sebanyak 35.131 kasus kekerasan anak tahun 2025.
Berangkat dari masalah tersebut, Tim Peneliti dari Universitas Islam Negeri Mataram yang disponsori MORA AIRFUNDS melakukan riset untuk menggali faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak serta mendalami pola asuh berbasis kearifan lokal sebagai solusi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.
Bagi masyarakat yang masih kental dengan tradisinya, seperti di Nusa Tenggara Barat, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal dapat menjadi bagian penting sebagai rujukan dalam merespon masalah sosial kemasyarakatan.
Tim peneliti UIN Mataram terdiri dari Prof. Mohamad Abdun Nasir, Dr. Ratna Mulhimmah, Dr. Syukri, Nisfawati Laili Jalilah, M.Hum, Siti Aminah, M.A. dan Syahrul Hanafi, M.H, melakukan observasi lapangan, wawancara dan focus group discussion (FGD) dengan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat Bima, serta mengeksplorasi naskah-naskah kuno dan manuskrip Kesultanan Bima di Museum Samparaja, Kota Bima, untuk mendapatkan data penting tentang kearifan lokal yang relevan dengan pola pengasuhan anak.
 |
| Prof. Mohamad Abdun Nasir, bersama Tim peneliti UIN Mataram lainnya |
Bertindak sebagai narsum FGD adalah Ibu Juhriati, M.H. dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bima yang memaparkan data-data menyangkut kekerasan anak, dan Ibu Dr. Dewi Ratna Muchlisa, M.Hum., yang mewakili tokoh adat, untuk mengeksplorasi berbagai bentuk, ungkapan dan praktik-praktik baik kearifan lokal yang bisa dihidupkan kembali untuk pengasuhan anak.
Hasil diskusi kelompok menemukan beberapa pola kekerasan anak yang kerap terjadi, seperti kekerasan fisik, ekonomis dan psikis, serta faktor-faktor penyebabnya yang beragam, mulai pergaulan bebas, kurangnya Pendidikan, ekonomi maupun meredupnya Pendidikan agama.
Forum diskusi juga menggarisbawahi pola asuh yang salah sebagai salah satu faktor terbesar terjadinya kekerasan anak. Berbagai kiat juga telah dilakukan, seperti pendirian sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, dan masjid ramah anak.
 |
| FGD dengan menghadirkan Ibu Juhriati, M.H. dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bima sebagai Narasumber |
Selain FGD, Tim peneliti juga mengunjungi museum Samparaja untuk menggali berbagai kearifan lokal dalam berbagai naskah dan manuskrip yang tersimpan di museum.
Museum Samparaja adalah museum khusus yang didedikasikan untuk sejarah lokal. Museum Samparaja terletak di Jalan Gajah Mada, Monggonao, Mpunda, Bima. Pendiri Museum Samparaja adalah Hj. Siti Maryam R. Salahuddin (anak ke-7 Sultan Salahuddin, Raja Kesultanan Bima), dan kini pengelolaanya oleh Dr. Dewi Ratna.
Museum Samparaja didirikan pada tahun 1987 dan mulai resmi dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Adi Haryanto, Bupati Bima pada saat itu.
Tujuan didirikannya Museum Samparaja adalah untuk menyimpan peninggalan Kesultanan Bima yang berupa naskah-naskah lama serta melestarikan sejarah lokal. Selain itu didirikannya museum ini juga bertujuan sebagai sarana penelitian kebudayaan Bima
 |
| Ibu Dr. Dewi Ratna bersama Prof. Mohamad Abdun Nasir, beserta Tim Peneliti UIN Mataram lainnya. |
Kegiatan riset tahun pertama lebih fokus ke pengumpulan data serta penyusunan output luaran penelitian, seperti artikel jurnal, buku, modul, policy brief maupun kerjsama antar instansi terkait. Selain pada masyarakat Mbojo, riset juga dilakukan di masyarakat Sasak dan Samawa. Salah satu luaran riset adalah modul dan buku pedoman pola asuh transformatif jender berbasis kearifan lokal. Luaran penelitian tersebut akan dimanfaatkan oleh stakeholder, instansi pemerintah, sekolah dan masyarakat pada umumnya.
Riset yang disponsori oleh MORA AIRFUNDS Kementrian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut diharapkan memberikan tawaran solutif atas persoalan kekerasan anak, termasuk pernikahan dini.
Oleh karena itu, modul akan diberikan kepada para calon mempelai yang akan menikah dan juga para guru dan siswa sekolah dan masyarakat luas Nusa Tenggara Barat. Pemerintah mendorong secara serius agar kebijakan-kebijakan public merujuk dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian sehingga riset dapat memberikan dampak perbaikan yang nyata bagi masyarakat dan negara. (Sumber Tim Peneliti UIN Mataram)
Pewarta: TIM
0 Komentar