‎Plesetan SPPG Jadi "Satuan Penjilat Prabowo-Gibran" Dinilai Berlebihan, Hasan Nasbi Ingatkan "Hati-hati Bicara"

Hasan HasbiPenasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi,

BidikNews.net,Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihak-pihak yang memplesetkan istilah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.
‎
‎Hasan Nasbi menilai plesetan tidak berdasarkan fakta dan sangat berpotensi menyesatkan pemahaman publik terhadap program pemerintah.
‎
‎Menurut Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu, fenomena di ruang digital saat ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya sikap sinis yang sering kali tidak diimbangi dengan verifikasi informasi secara memadai.
‎
‎“Ada orang yang bilang SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran. Nah ini kan sok paten juga. Jangan sampai fakta didiskon, kebenaran didiskon, dan nalar didiskon." kata Hasan.

‎Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” tegas Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu di Jakarta, Kamis (4/6/2026)
‎
‎SPPG kata Hasan merupakan program pemenuhan gizi nasional yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia yang menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
‎
‎Selain aspek kesehatan, Hasan menyebut program ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar karena melibatkan sekitar 1,5 juta pekerja terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi yang tersebar di berbagai daerah.
‎
‎Hasan juga menyayangkan bahwa Pelabelan SPPG menjadi “satuan penjilat Prabowo Gibran" berpotensi merendahkan jutaan orang yang terlibat di dalamnya.
‎
‎“Kalau dia bilang SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran,” kata Hasan dengan nada kesal.
‎
‎Hasan Hasbi juga menyinggung bahwa narasi tersebut secara tidak langsung dapat dianggap merendahkan 62 juta penerima manfaat program, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.
‎
‎Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi sebaiknya disampaikan berdasarkan data dan fakta serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Di akhir pernyataannya, Hasan berharap masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak terverifikasi.

‎Pewarta: Tim IWO
‎
‎
‎ 
‎ Foto:  KOMPAScom