BidikNews.NTB - Dalam peresmian enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan 204 satuan baru TNI pada HUT ke-81 TNI (5 Oktober 2026) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para prajurit.
Dalam pesannya Presiden Prabowo menyampaikan agar para Prajurit TNI tetap bersama rakyat. Karena TNI lahir dan berjuang bersama rakyat, sehingga jiwa dan raga prajurit adalah milik rakyat Indonesia.
“ TNI lahir dan berjuang bersama rakyat, sehingga jiwa dan raga prajurit adalah milik rakyat Indonesia.” Ucap Prabowo
Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Prajurit TNI tidak jauh dari rakyat, mendengarkan kesulitan rakyat, serta selalu hadir ketika rakyat membutuhkan, terutama saat bencana atau masa sulit.” Ujarnya.
Para prajurit TNI juga diminta agar menyesuaikan diri dan berlatih menghadapi kemungkinan ancaman terburuk.
“Prajurit harus terus menyesuaikan diri dan berlatih menghadapi kemungkinan ancaman terburuk. Kemampuan militer harus terus ditingkatkan agar profesional, responsif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta teknologi (seperti perang hybrid dan drone)” tegas Prabowo Subianto.
Pada bagian lain Presiden Prabowo meminta agar para prajurit NTB mengutamakan prestasi dan kompetensi. Senioritas merupakan tradisi militer yang dihormati, tetapi sistem pembinaan di dalam organisasi harus menempatkan kompetensi, prestasi, serta kemampuan intelektual sebagai ukuran penting.” Tegasnya.
Yang lebih penting lagi dari pesan Presiden itu yakni penguatan dalam rekrutmen prajurit ke depan. Aspek intelektual dan keahlian spesifik (seperti penggunaan teknologi atau penyesuaian medis ringan seperti berkacamata) harus mendapat perhatian demi menjawab tantangan medan perang modern,” kata Prabowo Subianto.
Tentunya kehadiran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang baru memiliki arti strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, serta keberlanjutan pembangunan di suatu wilayah.
Kehadiran Pangdam baru sangat penting untuk memperkuat sinergi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu bersama Gubernur, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Ketua DPRD.
Pangdam baru juga dinilai berperan penting dalam mendekatkan TNI dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat (Kemanunggalan TNI-Rakyat) guna meredam potensi konflik secara persuasif.
Menjelang tahun politik Pangdam baru diperlukan memegang kendali krusial untuk menjamin netralitas TNI serta membantu Polri dalam mengamankan pesta demokrasi agar berjalan damai.
Sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pangdam baru harus siap mengonsolidasikan pasukan secara cepat dalam penanganan bencana alam atau krisis kemanusiaan di wilayahnya.
Secara singkat, kehadiran Pangdam baru bukan sekadar pergantian jabatan rutin, melainkan simbol jaminan keamanan dan keberlanjutan pembangunan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat dan kepastian bagi jalannya pemerintahan daerah.
Pewarta: Dae Ompu
0 Komentar