Gubernur Iqbal: APBD NTB 2027 Harus Produktif dan Memberi Manfaat Nyata bagi Masyarakat


BidikNews,Mataram
– Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD NTB, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah catatan strategis, mulai dari penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fraksi Golkar menyoroti pentingnya kemandirian fiskal, efisiensi belanja birokrasi, ketahanan pangan, hilirisasi, mitigasi bencana, serta kesiapan pendanaan PON 2028. Fraksi PKS menekankan agar pendapatan daerah disusun secara realistis, belanja lebih berpihak kepada masyarakat, dan program Desa Berdaya dilaksanakan dengan mekanisme serta sasaran yang jelas.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mendorong APBD yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, pemerataan pembangunan Lombok dan Sumbawa, penguatan sektor produktif, serta tata kelola pokok-pokok pikiran DPRD yang transparan dan akuntabel. Fraksi PKB menekankan prioritas pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan sektor kelautan dan perikanan, serta pariwisata yang membuka lapangan kerja.

Fraksi Demokrat memberikan perhatian pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pariwisata, penataan pertambangan rakyat, dan evaluasi program ketahanan pangan. Adapun Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi mendorong ketepatan perencanaan anggaran, penguatan UMKM dan industri lokal, optimalisasi PAD, serta efisiensi dan transparansi belanja daerah.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen perencanaan dan rutinitas administrasi pemerintahan. Anggaran harus menjadi instrumen pembangunan yang menghasilkan manfaat nyata, memperkuat ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026. Pemerintah mengarahkan belanja pada sektor produktif, pelayanan dasar, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta program prioritas daerah. Keberhasilan anggaran, menurut Gubernur, tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan, tetapi dari hasil dan dampaknya bagi masyarakat.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov NTB akan mengoptimalkan pajak dan retribusi, memperluas transaksi nontunai, memperbaiki tata kelola aset daerah, serta meningkatkan kinerja BUMD. Sementara dalam pengentasan kemiskinan, Program Desa Berdaya diarahkan pada 106 desa kantong kemiskinan melalui intervensi terpadu, berbasis data, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Gubernur juga menjelaskan dukungan persiapan PON 2028 sebesar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027 sebagai pendanaan awal. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan ditempuh melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, disertai efisiensi pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

Terkait pemerataan pembangunan, pemerintah menggunakan sejumlah indikator terukur, antara lain jumlah penduduk miskin, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, dan potensi ekonomi wilayah. Pemerintah juga menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata serta penyelenggaraan berbagai event.

Gubernur menyampaikan bahwa seluruh kritik, saran, dan masukan fraksi menjadi perhatian pemerintah dalam penyempurnaan RAPBD 2027. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat disiplin perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan internal, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian garis besar penegasan pemerintah dalam jawaban Gubernur.

Pemprov NTB menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hal-hal yang masih memerlukan pendalaman dalam tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD.(Sumber: KominfotikNTB)

Pewarta: TIM


0 Komentar