BidikNews,NTB - Kasus oknum polisi menghamili tahanan terjadi di Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah membuat nama besar istitusi tercoreng. Prilaku oknum polisi yang menjijikkan itu dinilai sangat memalukan sekaligus memilukan.
Foto: Repro BidikNews.
Pelaku Utama dalam kasus yang menghebohakn institusi kepolisian itu yakni Ipda Sarbani ketika itu menjabat sebagai Kapolsek Dompu, yang kii telah dipecat secara tidak hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) oleh Polda NTB.
Keputusan pemecatan itu dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026).
Sidang berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Sebanyak 10 saksi dihadirkan untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani.
Korban dari perbuatan bejat eks Kapolsek Dompu itu yakni seorang tahanan perempuan berinisial DR yang merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi/inex (tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu).
Dalam persidangan terungkap perbuatan tak sesonoh itu terjadi berulang kali di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu sejak 28 Juli 2026 hingga menyebabkan korban DR berbadan dua (hamil).
Dalam persidangan kode etik itu juga terungkap adanya rencana untuk melakukan aborsi/pengguguran kandungan terhadap korban.Selain itu Sarbani juga terbukti mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu.
Selain Sarbani Sidang etik juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dua anggota Polsek Dompu yang turut terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, pembiaran, hingga hubungan seksual dengan tahanan tersebut.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, kepada wartawan mengatakan keputusan itu merupakan bentuk ketegasan institusi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng nama baik kepolisian.
"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," ujar Kombes Pol Mohammad Kholid.
Pewarta: IwanWestom
0 Komentar