Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, industrialisasi bidang perikanan harus dikembangkan, mengingat potensi yang besar dan tingkat konsumsi ikan yang semakin tinggi di NTB. Industri dalam bidang perikanan ini tidak hanya ditekankan pada pengolahan ikannya saja, namun meliputi pembibitan, pembesaran, hingga produksi pakan ikan.
BidikNews,Mataram,NTB - Bertempat di Raja Hotel Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah,pada Rabu, (16/11/2022) telah diselenggarakan kegiatan persiapan implementasi penangkapan ikan terukur melalui penguatan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 713.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadislutkan) Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si berkesempatan menghadiri dan memberikan sambutan.
Melalui penangkapan ikan terukur, kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan berbasis output control dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan yang ada melalui peningkatan peran unit-unit pengelola perikanan yang ada pada tiap WPP serta diharapkan dengan persiapan implementasi regulasi penangkapan ikan terukur hendaknya dapat mendorong peran pemberdayaan kelembagaan kearifan lokal.
Muslim menjelaskan bahwa untuk mendukung program perikanan berkelanjutan, Provinsi NTB terus menggesa program industrialisasi pada sektor Perikanan dan Kelautan.
“Sebagaimana yang diungkapkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc saat menjadi narasumber pada rangkaian acara G-20 di Bali mengenai the National Blue Agenda Actions Partnership, yang sangat dibutuhkan di NTB adalah kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk tradisional menjadi komoditas dengan nilai yang lebih tinggi sehingga industrialisasi itu sangatlah penting untuk mendukung Pemerintah Indonesia mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan,” jelas Muslim.
Komitmen Provinsi NTB mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga dengan munculnya Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 yang sampai saat ini telah dilaksanakan pula konsultasi publik Harvest Strategy sebagaimana yang diamanatkan oleh KepmenKP 123 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Kakap dan Kerapu.
Selain itu, Provinsi NTB juga berfokus pada Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol yang diwujudkan dengan pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna yang beranggotakan dari berbagai unsur stakeholder, baik dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Tidak hanya itu, pengelolaan perikanan melalui mekanisme pengendalian input control juga telah Kami lakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola perizinan kapal perikanan yang mudah, tersentralistik cepat dan komprehensif yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan, jelas Muslim.
Terima Kunjungan PLN UPG Lombok dan PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang
Kadislutkan NTB menyambut baik inisiatif dari PLN UPG Lombok dan PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang yang akan membangun pemecah ombak disekitar Pantai Induk yang nantinya juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir disekitar sana agar meminimalisir terjadinya banjir rob dikarenakan bibir pantai yang telah terkena abrasi.
Hal tersebut terungkap ketika Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Bapak Muslim, ST.,M.Si didampingi oleh Kepala Bidang P2SDP3K menerima kunjungan dari PT. PLN (Persero) UPG Lombok dan PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang di ruang kerjanya pada hari Jumat, (11/10/2022).
Kunjungan pihak PLN UPG Lombok dan PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang ini untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan Komisi II DPRD Provinsi NTB pada tanggal 29 September 2022 yang lalu terkait dengan rencana pembangunan pemecah ombak di sekitar Pantai Induk Kabupaten Lombok Barat karena telah terkena dampak abrasi.
Dalam kesempatan tersebut Kadislutkan NTB menyambut baik inisiatif dari PLN UPG Lombok dan PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang yang akan membangun pemecah ombak disekitar Pantai Induk yang nantinya juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir disekitar sana agar meminimalisir terjadinya banjir rob dikarenakan bibir pantai yang telah terkena abrasi.
“Kita menyambut baik inisiasi dari PLN ini, untuk selanjutnya kami menunggu model rancangan rencana pembangunan pemecah ombak yang akan dibangun agar kami dapat memfasilitasi pertemuan dengan tokoh masyarakat sekitar untuk dapat disosialisasikan agar dapat segera kita lakukan tindak lanjut konkritnya,” jelas Muslim.
Hal ini menjadi penting mengingat pada bulan-bulan Desember rawan terjadi banjir rob sehingga pemecah ombak ini dapat bermamfaat bagi masyarakat pesisir agar tidak terkena dampak dari banjir rob ini.
Pewarta : Dae Ompu
0 Komentar