Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Kadis Kominfotik DR. Nazamuddin Amy usai Rapat di kantor Gubernur NTB, (Senin, 24/2/25)
BidikNews.net,Mataram,NTB - Sikapi pernyataan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri yang menghendaki informasi tersentral melalui Dinas Kominfotik yang kemudian mendapat rekasi dari sejumlah pihak termasuk para Jurnalis ditanggapi serius Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy.
Kepada wartawan Kadis Kominfotik Provinsi NTB, DR. Najamuddin Amy meluruskan pernyataan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri bahwa, kebijakan wawancara satu pintu bukan bermaksud menghalangi tugas jurnalis.
“Tidak ada sama sekali upaya menghalangi tugas dari jurnalis. Maksudnya, harus adanya kesatuan narasi dalam penyampaian informasi dan dikoordinasikan melalui Dinas Kominfotik NTB” kata DR. Najam, yang dirilis NTBsatu (Senin, 24 Februari 2025).
DR. Najam menyampaikan juga bahwa Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk memperbaiki pola komunikasi publik sejak awal. Serta, menginformasikan dengan baik segala bentuk kebijakan dan pelaksanaannya.
“Bahwa informasi terkait dengan kebijakan strategis, program-program unggulan akan disampaikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Atau bisa juga melalui rilis resmi melalui Dinas Kominfotik NTB,” kata DR. Najam mengutip pernyataan Gubernur HL Muhammad Iqbal.
Sementara terkait dengan penjelasan teknis, tupoksi, agenda dan kegiatan sehari-hari yang berlaku di setiap dinas, badan atau kantor, tetap menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang ada informasi tersedia setiap saat.” Jelas DR. Najam.
Begitu juga, informasi berkala dan yang lainnya harus Kepala OPD sampaikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Jadi tidak sama sekali membatasi sumber berita. Namun, untuk untuk kebutuhan diseminasi informasi perlu dilakukan validasi informasi dan data,” ungkapnya.
Selain itu, Kadis Kominfotik NTB itu mengaku, sudah meminta agar masing-masing PPID Perangkat Daerah untuk membuat rilis secara resmi. Kemudian, menyebarkannya ke pers atau wartawan.
 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Sekda NTB, HL.Gita Aryadi |
Ke depannya, Najam mengaku akan menjadikan Command Center UPTD Pusat Layanan Digital Dinas Kominfotik NTB, yang berada di Kantor Gubernur NTB sebagai Hub Informasi dan Data di Provinsi NTB.
Hub Informasi dan data ini bisa men-support kebutuhan berita bagi pers. Sekaligus wadah silaturahmi dengan Kominfo dan Tim PPID/Humas Perangkat Daerah.
Misalnya, terkait dengan kebutuhan konferensi pers yang sewaktu-waktu pimpinan butuhkan. Serta, pertemuan berkala dengan media dan kebutuhan literasi atau edukasi lainnya.
“Tadi sudah saya sampaikan pada saat Rapim perdana bersama dengan Wakil Gubernur NTB,” kata DR. Nazam
Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan, semua pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB harus melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.
“Dinas Kominfotik kita fungsikan dengan benar. Termasuk komentar yang ada dalam rangka memastikan agar teman-teman media tidak mondar-mandir di dinas-dinas. Jadi satu pintu semua, semuanya itu terarah pemberitaan,” jelas Umi Dinda, sapaan Wakil Gubernur NTB.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri juga mengungkapkan bahwa, masing-masing dinas harus difungsikan sesuai tupoksinya. Alasannya, agar para pejabat tidak sembarang bicara.
“Tujuan kita menyapaikan satu pintu ini ingin pejabat kita tidak sembarang bicara. Jadi setiap pemberitaan kemudian tidak ditambah dan tidak dikurangi dan masyarakat bisa menerima berita yang objektif,” jelasnya.
 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan dua pejabat yakni Direktur RSUP dan Kadis Pariwisata NTB yang bungkan ketika ditanya wartawan usai Rapim Perdana di Kantor Gubernur NTB |
Benar saja, sikap Wagub NTB agar informasi satu pintu itu dilaksanakan oleh sejumlah pejabat guna menghindari bicara yang sembarang.
Usai rapat, para jurnalis langsung bergegas menghampiri narasumber untuk melakukan wawancara. Namun beberapa Kepala OPD memilih diam ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dengan alasan, tidak bisa memberikan jawaban, lantaran harus satu pintu di Dinas Kominfotik NTB.
Kepada para wartawan Plt. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Wirawan Ahmad mengaku belum bisa berkomentar ketika ditanya soal hasil koordinasi dengan Kejati NTB terkait kasus ayam petelur di Disnakeswan.
“Harus lewat Kepala Dinas Kominfotik dulu, tidak bisa kita ngomong,” tegas Wirawan.
Hal yang sama disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, Lalu Herman Mahaputra.
Pria yang akrab disapa Dokter Jack ini tidak mau berkomentar saat jurnalis menanyakan masalah penggusuran rumah singgah. Pengakuannya sama, harus satu pintu lewat Dinas Kominfotik NTB.
“Kemarin kan sudah dijelaskan melalui konferensi pers. Sekarang belum bisa komentar, harus satu pintu,” ujar Lalau Herman Mahaputra tersenyum.
Demikian juga dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady juga mengaku hal yang sama. “Itu sudah arahan di rapat tadi, satu pintu dengan Dinas Kominfotik,” kata Jamal singkat.
Pewarta: TIM
0 Komentar