RUU PPS Diserahkan ke Badan Keahlian DPR RI, Bukti Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Tak Akan Pernah Usai

BidikNews.net - Perjuangan panjang para tokoh serta seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi Baru tak akan pernah usai.

Hal itu ditandai dengan Penyerahan usulan RUU PPS inisiasi DPR RI dampil NTB 1 yang disampaikan  H.Johan Rosihan didampingi H.Mori Hanafi kepada Badan Keakhlian DPR RI pada  pada Selasa 20 Mei 2025.

Dalam kesepatan itu Anggota DPR RI H.Johan Rosihan menyampikan bahwa pada hari ini kita lakukan penyerahan dokumen dan suratnya sudah saya siapkan untuk diserahkan kepada Badan Keahlian DPR RI.

H.Johan Rosihan  bersama H. Mori Hanafi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Penyerahan surat dan dokumen ini sebagai pemacu perjuangan setelah 12 tahun menunggu sehingga sekarang pada kesempatan ini kita gas lagi, mudah mudahan dengan langkah konstitsional ini dapat mempercepat proses pembentukan PPS oleh Pemerintah Pusat.

Turut hadir dalam Kesempatan yang istimewa tersebut antara lain, Drs. H. M. Saleh Umar, M.Si Ketua Umum Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) DOB NTB dan dr.H.Sanusi Ibrahim Ketua Umum Komite Pembentykan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S).

Hadir pula sejumlah tokoh penting lain asal pulau Sumbawa yang turut mendorong perjuangan PPS hingga Moratorium DOB segera cabut  oleh Pemerintah Pusat.

Proses penyerahan RUU PPS yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta itu berlangsung lancar dan sukses.

Pada kesempatan itu dua tokoh sentral HM. Saleh Umar dan dr.H. Sanusi Ibrahim bersama tokoh2 diaspora Bima Dompu Sumbawa lainnya nampak memenuhi ruangan pertemuan sekaligus menyampaikan pandangan dan sikapnya tentang perlunya hak inisiasi DPR RUU PPS di Gedung DPR RI.

H.M.Saleh Umar yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Pusat Forkonas dalam kesempata itu mengungkapkan, usai penyerahan RUU PPS Para tokoh Pulau Sumbawa selanjutnya  mengadakan pertemuan internal  hingga malam  bertempat di Restoran Telaga  kawasan senayan.

Dalam keterangannya, H.Saleh Umar yang juga Pengajar di Lemhanas dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan ini mengatakan, Pertemuan lanjutan ini dilaksanakan untuk membahas pola dan strategi percepatan perjuangan PPS  paska penyampaian dokumen inisiasi kepada Badan Keahlian DPR RI dengan beberapa hal penting yang disepakati bersama.

Saleh Umar menjelaskan beberapa poin yang disepakati bersama itu antara lain sbb :

1.Penguatan kelembagaan, rutinitas pertemuan dan roadshow  untuk terus menggerakkan semangat percepatan mewujudkan PPS.

2.Membentuk Tim pendampingan official KP3S yang akan mendampingi Badan Keahlian DPR RI dalam menyusun draft RUU PPS  Inisiatif dan NA nya dibawah pimpinan DPR RI DR. Lukman Malanuang, para pakar KP3S dan didampingi oleh para Tenaga Akhli anggota DPR RI dapil NTB.

3.Menyertakan diaspora  pulau sumbawa yang jadi anggota DPR RI dari dapil lain seperti Bapak Syafrudin (PKB) dapil Kalbar asal Bima dan IBu Rahma ( Gerindra) dapil Kaltara yg berasal dari sumbawa untuk ikut mendukung  percepatan poses penyelesaian hak inisiasi RUU PPS ini.

HM.Saleh Umar kepada media ini juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut diakhiri dengan pernyataan sikap bersama bahwa perjoangan PPS terus dilanjutkan sampai memperoleh DOB PPS definitif.

Pertemuan itu juga  diabadikan dengan foto bersama  Anggota DPR RI dan para tokoh2 masyarakat Bima Dompu dan Sbw.

Selanjutnya H.M.Saleh Umar dan dr.H.Sanusi serta para tokoh Pulau Sumbawa menghimbau agar membangun soliditas yang tangguh melalui pergerakan masyarakat pd tg 15 Mei 2025 lalu yang cukup berhasil membangkitkan semangat juang PPS setelah dipasung selama 24  tahun oleh Pemerintah Pusat melalui Moratorium. 

Pewarta: Dae Ompu