Melalui Press Release nya yang diterima medai ini, DR. Iwan Harsono, SE, M.Ec menanggapi Pernyataan Menteri Dalam Negeri Prof Muhammad Tito Karnavian, PhD dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025.
DR. Iwan Harsono, SE, M.Ec
Dalam Rapat tersebut Mendagri Tito menyoroti menyoroti anjloknya ekonomi NTB yang mencatat kontraksi sebesar minus 1,47 persen dan mempertanyakan kinerja Pemerintah Povinsi di bawah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, yang disebutnya sebagai sosok cerdas dengan pengalaman diplomatik internasional. Namun kini menghadapi tantangan ekonomi serius di rumah sendiri.
DR. Iwan Harsono, SE, M.Ec dalam Press Release nya,yang berjudul: Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan I-2024 sebesar 1,47 % adalah Statistical Illusion.
Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Bidang Kepakaran Pembangunan Ekonomi Regional ini menjelaskan, Indikator ekonomi memiliki banyak manfaat dalam menilai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara makro.
Salah satu indikator Ekonomi kata Dr. Iwan Harsono adalah Pertumbuhan Ekonomi. Tetapi sebagai ekonom harus teliti dan seksama mengiterpretasikan angka angka pertumbuhan yang di release oleh BPS (Biro Pusat Statistik) merupakan lembaga yang secara sah dan resmi menjadi sumber utama data statistik di Indonesia.
Bukan Angka Pertumbuhan Total -1,47 seperti yang dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri diatas." kata Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mataram itu.
Dr.Iwan Harsono mengungkapkan beberapa hal terkait pertumbuhan ekonomi antara lain,
1. Alasan Kenapa Non-Tambang Lebih Representatif untuk ukur Kesejahteraan
Distribusi Manfaat Ekonomi :
Sektor pertambangan (khususnya PT AMMAN Mineral di Sumbawa Barat) memang memberikan kontribusi besar ke PDRB NTB.
Fluktuasi dan Volatilitas :
Harga global tembaga dan emas sangat tidak stabil, Pemerintah Indonesia juga menerapkan larangan ekspor konsentrat mineral mentah (smelterisasi wajib), yang menahan volume ekspor dari NTB.
Ini membuat PDRB NTB tampak "naik-turun drastis", padahal sektor riil (konsumsi, perdagangan, pertanian, jasa) tumbuh stabil.
2. Dampak Statistik: Pertumbuhan Semu (Statistical Illusion).
Misalnya, tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi NTB bisa mencapai di atas 6–7% karena lonjakan ekspor tembaga.
Tapi saat itu masyarakat kecil tidak merasakan efeknya, bahkan inflasi naik karena bahan pokok mahal, sektor pertanian stagnan, dan pengangguran tinggi.
Jika memakai angka ini sebagai ukuran kesejahteraan, maka akan terjadi bias besar dalam evaluasi kebijakan.
3. Ukuran yang Lebih Akurat untuk Kesejahteraan.
Semua sektor ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di NTB. Pengeluaran per Kapita (PPP) untuk mengukur daya beli nyata, Tingkat Kemiskinan untuk mengukur proporsi masyarakat dengan pendapatan di bawah kebutuhan dasar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk mengukur Indikasi ketersediaan lapangan kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan penghasilan di suatu daerah, Gini Ratio untuk mengukur ketimpangan ekonomi.
Kesimpulannya : menggunakan pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor pertambangan dan penggalian adalah pendekatan yang lebih tepat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat lokal.
Indikator Kesejahteraan NTB (2023–2025)
Indikator 2023 (3,57%), 2024 (4,75%),
2025 (1,47%).
 |
| DR. Iwan Harsono, SE, M.Ec, bersama Dae Ompu (pimp.BidikNews.net) |
-------------------
Assosiate Professor Dr. Iwan Harsono,SE.,M.Ec
Adalah :
Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mataram
Bidang Kepakaran : Pembangunan Ekonomi Regional
Alumni : School of Economics – University of New England.
Email : iwanharsono@unram.ac.id
Personal Website : https://iwanharsono.com/
Mobile Number : 0817361455 – 081333830030
0 Komentar