BidikNews.net, Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (DPP GJPI), Ridha Furqon Wahyu Ramdhani, menilai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis demokrasi Andrie Yunus merupakan peringatan serius bagi kondisi ruang sipil di Indonesia dan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai persoalan demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridha dalam Podcast Vox Populi Suara Rakyat, Rabu (1/4/2026), saat membahas situasi kebebasan sipil, peran pendidikan politik, serta posisi generasi muda dalam menjaga demokrasi.
Ridha menyampaikan bahwa ancaman terhadap aktivis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara tidak dapat dilepaskan dari persoalan kualitas ruang publik di Indonesia.
“Bangsa ini tidak rasional. Negara ini tidak rasional dan rezim ini tidak rasional.”
Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus Disorot sebagai Alarm Ruang Sipil
Dalam diskusi tersebut, Ridha menjelaskan bahwa aktivitas advokasi yang dilakukan Andrie Yunus selama ini berada dalam koridor demokrasi dan kebebasan sipil yang sah.
Ia mencontohkan keterlibatan Andrie dalam berbagai forum publik yang membahas relasi militer dan ruang sipil.
“Sebagai contoh misalnya Bang Andri Yunus, beliau aktif untuk menyuarakan tentang pengurangan ruang militer di ruang sipil.”
Ridha menilai aktivitas tersebut justru merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat dan seharusnya dilindungi negara.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas ruang publik agar tetap rasional dan terbuka bagi perbedaan pandangan.
“Yang pertama kami dari GJPI ini sangat menekankan public sphere yang sehat. Public sphere yang berjalan secara rasional.”
Pendidikan Politik Pembebasan Jadi Jawaban atas Krisis Kesadaran Publik
Ridha menjelaskan bahwa salah satu fokus utama gerakan GJPI adalah membangun kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik pembebasan sebagai strategi menghadapi situasi demokrasi yang semakin kompleks.
Menurutnya, pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa.
“Pergerakan tanpa pendidikan itu akan nihil dan pendidikan tanpa pergerakan itu akan anarkis.”
“Pendidikan politik pembebasan itu merupakan upaya GJPI untuk mengadvokasi masyarakat agar bagaimana mereka melepaskan diri dari situasi ketertindasan.”
Generasi Muda Diminta Hadir Menjaga Demokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Ridha juga menekankan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia melalui keterlibatan langsung dalam persoalan masyarakat.
Menurutnya, gerakan sosial harus dibangun dari basis masyarakat akar rumput sebagai fondasi perubahan sosial.
“Kami berupaya untuk hidup di tengah-tengah mereka, bergerak bersama mereka, dan berjalan bersama mereka untuk memperjuangkan kedaulatan mereka.”
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar generasi muda tidak terjebak menjadi kelompok pasif dalam dinamika politik nasional.
GJPI Tegaskan Pentingnya Menjaga Supremasi Sipil
Ridha juga menyinggung keterlibatan GJPI dalam memberikan pandangan hukum terhadap kebijakan negara yang dinilai berpotensi menggerus ruang sipil, termasuk melalui partisipasi dalam pengajuan amicus curiae pada uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, penguatan supremasi sipil merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.
> “Undang-Undang TNI ini dikhawatirkan dapat menggerus ruang sipil sehingga jangan sampai supremasi sipil itu hilang.”
Ridha menegaskan bahwa peristiwa kekerasan terhadap aktivis seperti yang dialami Andrie Yunus harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Melalui forum Podcast Vox Populi Suara Rakyat tersebut, GJPI kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan rasional.
Pewarta: Tim
0 Komentar