Karcis MotoGP Mandalika Kurang Laku, Dua Petinggi NTB "Saling Tuding Menjelang Laga"


Beberapa hari terakhir menjelang perhelatan MotoGP 2022. Public dihebohkan dengan beredarnya isu ASN diwajibkan beli tiket untuk menyaksikan balapan MotoGP kelas dunia di Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.  Saling tuding para petinggi pemprov NTB soal “Karcis” pun tak terelakkan. Gubenrur maupun Sekda "Saling Tuding menjelang laga" pada akhirnya mengundang reaksi public.


BidikNews - Berawal dari pernyataan Sekretaris Daerah Pemprov NTB yang dimuat sejumlah media masa local maupun nasional terkait kebijakan mewajibkan ASN membeli Tiket MotoGP tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan.

Sebelumya, Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi, ada 21.530 tiket MotoGP Mandalika yang sudah laku terjual. Artinya, ada 35.000 tiket yang belum terjual. Gita mengatakan ASN menjadi salah satu yang diwajibkan menonton.

"35.000 tiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami distribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," ujar Gita dalam acara Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 seperti dilansir Antara jakarta, Jumat (4/5/2022).

Untuk mencapai target penjualan itu, Pemprov NTB pun melakukan pemetaan dengan mendistribusikan penjualan tiket ke dalam 10 klaster. Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket. Kemudian, bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket. Berikutnya, klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket. Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustaz dan santri 500 tiket.

Menanggapi kabar ASN wajib membeli tiket nonton MotoGP Mandalika 2022 itu, Gubernur Zulkieflimansyah membantah bahwa ASN di NTB wajib membeli tiket MotoGP Mandalika 2022 seperti kabar yang beredar.

Foto : Repro BidikNews

Dijelaskan Zulkieflimansyah kebijakan itu dikeluarkan Sekda Gita tanpa sepengetahuannya. Waktu rakor daring bersama pemerintah pusat, Zulkieflimansyah mengaku sedang berada di luar daerah. Tugasnya kemudian dimandatkan langsung kepada Sekda Gita untuk mengikuti rakor daring bersama pemerintah pusat.

Supaya tidak ada tekanan terhadap kurangnya akomodasi yang perlu disiapkan, maka lebih bagus jika banyak masyarakat NTB yang nonton supaya pihaknya tidak sibuk mengatasi masalah akomodasi yang kurang.

“Karena lucu juga lokasi balapan (MotoGP) di daerah kita tapi yang nonton dari kita sedikit. Kan tiketnya ada yang Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, Rp 300 ribu. Tidak semua mahal,” kata Zulkieflimansyah.

Mungkin Pak Sekda terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik," ucapnya, dikutip BidikNews dari laman ANTARA pada Jumat, 4 Maret 2022.

Zulkieflimansyah menambahkan, kebijakan PNS NTB wajib membeli tiket MotoGP Mandalika masih sebatas rencana, alias hanya sebagai ide untuk meningkatkan penjualan tiket. "Kebijakan ini belum final," tegas Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul ini.

Namun ia tak menampik, untuk meningkatkan penjualan tiket, Pemprov NTB berencana memberi diskon 10 persen khusus bagi para PNS di provinsi tersebut.

Menanggapi tudingan Gubernur Zulkieflimansyah, Sekda Pemprov NTB H Lalu Gita Ariadi akhirnya buka suara soal penyesalan pimpinanya atas kebijakan yang dikeluarkan kaitannya dengan mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP. Serta dengan tegas membantah dirinya terlalu bersemangat.



Foto : Repro BidikNews, Sekda NTB H.Lalu Gita Ariadi mendampingi Presiden RI Joko Widido di sirkuit MotoGP Mandalika

Dijelaskan Gita Ariadi, dalam surat yang ditandatanganinya itu telah disiapkan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Sadimin. ‘’Dalam surat itu tidak ada kata wajib,’’ sangkal Gita 

Gita juga mengaku dalam surat yang disiapkan Sadimin itu tercantum diskon 10 persen untuk pembelian tiket, khusus bagi masyarakat ber-KTP NTB. Poin itu ditentukan berdasarkan koordinasi Sadimin dengan pihak ITDC. Soalan ini juga telah dilaporkan kepada Gubernur NTB." jelas Gita.

Ia juga tak menafikkan telah menandatangani surat tersebut, karena apa yang dilakukan Sadimin sudah sesuai prosedur. “Saya tanda tangan surat itu karena Pak Sadimin sudah bekerja sesuai prosedur dan para asisten (terkait) tentu sudah paraf. Jadi tidak ada semangat yang berlebihan, apalagi tanpa sepengetahuan pimpinan.” Ungkap Gita Ariadi.

Meski telah dituduh tidak pernah koordinasi atas diterbitkan surat edaran yang sudah dikeluarkan perihal untuk memfasilitas pembelian tiket MotoGP dengan adanya potongan harga 10 persen dari harga normal, Sekda juga mengaku bersyukur bila sekarang Gubernur merilis diskon sampai 80 persen.

“Bila sekarang bapak gubernur merilis ada diskon tiket sampai 80 persen, saya pribadi bersyukur dan berterima kasih ke Pak Gubernur. Bahkan kami berdoa mudah-mudahan bisa diskon sampai 100 persen.

Pada kesempatan terpisah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan Setda Pemprov NTB, Sadimin, dalam siaran persnya, Ahad (6/3/2022). Mengatakan, Tidak ada yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket," kata Sadimin.

Sadimin menjelaskan kabar ASN NTB wajib beli tiket MotoGP itu bermula ketika diterbitkannya Surat Edaran Nomor: 005/001/SAG/UM/2022 oleh Sekretaris Daerah NTB., surat edaran itu sebenarnya meminta semua Kepala Perangkat Daerah untuk memfasilitasi pembelian tiket MotoGP kepada seluruh ASN/Karyawan pada lingkup perangkat daerah masing-masing, keluarganya, dan masyarakat sekitar yang ber-KTP NTB secara berkelompok/kolektif.

Anggota DPR RI Komisi II, Guspardi Gaus

Menagggapi kemelut tiket MotoGP Mandalika Lombok, Anggota DPR RI Komisi II, Guspardi Gaus, menilai kewajiban pembelian tiket bagi ASN NTB tersebut sebagai gaya kebijakan yang memaksa. Dirinya memandang kebijakan tersebut tidak pas lantaran situasi pandemi covid-19 yang tengah menyulitkan kondisi ekonomi,” kata Guspardi.

"Ini kebijakan yang menurut saya sesuatu yang tidak pas, memberatkan, dan membebani para ASN. dilansir dari IDXChannel.com, Guspardi mengatakan Kebijakan mewajibkan membeli tiket untuk menonton pagelaran MotoGP kepada ASN merupakan gaya otoriter," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Senin (7/3/2022).

Bagi Guspardi, kebijakan yang dipaksakan akan membuat kesan bahwa Pemprov NTB tidak mampu menarik minat masyarakat luas untuk menonton ajang balap motor itu. Kemudian panitia penyelenggara akan terkesan tak mampu mempromosikan ajang MotoGP di Indonesia.” Katanya.

H.Ruslan Turmuji, SH

Sementara itu, Anggota DPRD NTB H.Ruslan Turmuji, SH menilai perseteruan Gubernur dan Sekda NTB yang dipertotntonkan diruang public dianggap sangat memalukan. Mestinya pemerintah NTB memberikan contoh, bahwa kita ini akan menerima tamu dari luar negeri maupun dalam negeri, maka hal remeh tidak perlu diperdebatkan sekarang ini. Dan Kegaduhan ini harus segera diakhiri,”kata Politisi PDIP ini.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTB Sirajuddin, SH mengatakan, Kegaduhan yang dipertontonkan Gubernur dan Sekda NTB saat ini dinilai berpotensi merugikan daerah dan masyarakat. Apalagi event MotoGP sudah di depan mata, maka kondusifitas daerah sangat diperlukan sehingga tamu event MotoGP merasa nyaman ketika berada di daerah kita selama sirkuit MotoGP berlangsung,” kata Sirajuddin.


Sementara itu Anggota Komisi I DPRD NTB, H. Najamuddin Mustofa melihat terjadinya kegaduhan antara Gubernur dan Sekda NTB disebabkan lemahnya penataan birokrasi dalam pemerintahan. Najamuddin menuding, kelemahan ini menunjukkkan betapa tidak trampilnya orang-orang yang ada didalamnya,” kata Najamuddin.

Najamuddin juga mengingatkan agar Sekda NTB tidak melampaui kewenangannya sebagai pejabat administrator, jangan keluar lingkaran dengan membuat intrik-intrik yang berbau politik.”sindir Najamuddin.

Tentunya seluruh warga NTB berharap, dengan adanya event MotoGP kelas dunia ini tidak perlu ada kemelut yang mencedarai nama baik provinsi NTB di mata dunia. Masyarakat NTB khususnya Lombok telah memberikan yang terbaik menyambut event besar yang menghadirkan pembalap-pembalap dunia di wilayah sejuta pesona dengan keindahan alamnya ini. warga NTB sepakat untuk mengakhiri polemik yang dapat merusak tatanan yang telah dibangun bersama dengan baik selama ini." ujar anggota Dewan NTB lainnya.


Pewarta : Tim BidikNews
Editor    : BN-007


0 Komentar