 |
| Foto ; Repro BidikNews |
BidikNews - Rombongan LPKPK Komda NTB yang dipimpin Rusman, Ss,Mh didampingi Anggota Edy, Sh. MH (Bidang Advokasi) Hasbi, Spd, M.Or (Ketua Lpkpk Kota Mataram), Nasruddin Alsan, SGH dan Ahmad Yani, SH. Doni Doni Aprianto, Spd, MM Serta Ketua Penasehat Lpkpk Komda NTB H. Arsyad, SE. MM Melakukan Pertemuan Dengan Kepala BP2MI Abri Danar, SH di Kantor BP2MI Pada Senin 6 Juni 22 kemarin.
Dalam pertemuan tersebut pihak LPKPK KOMDA NTB mempertanyakan adanya penundaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 148 orang tujuan Negeri Jiran Malaysia oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja.
Mengingat kesimpang siuran pemahaman dan informasi yang berkembang di masyarakat. Maka pihak LPKPK NTB sebagai Lembaga pengawasan perlu memperpoleh kejelasan terkait PMI yang gagal berangkat ke Negara tujuan tersebut kepada pihak BP2MI NTB.
Pertemuan berjalan alot dan penjelasan yang dubutuhkan Lembaga LPKP NTB pun di jelaskan secara terang benderang oleh pihak BP2MI. Pertemuan yang berlangsung cukup lama mulai jam 09 pagi hingga jam 17.00 sore itu, pihak LPKPK mendapatkan penjelasan dari 2 pejabat Pelayanan yakni Bapak Joned di BP2MI serta Bapak Putu.
 |
| Pertemuan LPKPK Komda NTB dengan Pihak BP2PMI |
Dalam pertemuan tersebut LPKPK Komda NTB bersikeras bahwa ke-148 orang PMI harus mendapatkan hak dan diberangkatkan segera karena ini terkait kelengkapan dokumen dengan kondisi ekonomi PMI.
Dalam kesempatan itu Sekretaris Umum LPKPK Komda NTB Rusman, mengatakan bahwa LPKPK berkepentingan mendapatkan informasi yang jelas, tegas dan klir dan PMI harus segera diberangkatkan, agar terjadi keadilan dan terlaksananya hak hak ke-148 PMI ini, selain itu kami tidak punya kepentingan apa apa.
Dalam pertemuan tersebut Sekretaris LPKPK Komda NTB Rusman, mengemukakan bahwa Kepala kantor BP2MI NTB Abdi Danar menjelaskan bahwa gagalnya pemberangkatan 148 PMI karena permasalahan visa.
"Ke-148 PMI ini hanya terkendala pada visanya, dan kami mendapatkan perintah dari BP2MI Pusat dan Kementerian bahwa pemberangkatannya harus ditunda dulu, sampai selesainya proses dan klarifikasi visa.” Kata Rusman menirukan penjelasan Kepala kantor BP2MI NTB Abdi Danar
Visa yang tertera adalah Visa Non Kerja, ini yang jadi masalah, sementara PMI adalah tujuannya untuk bekerja, daripada mereka datang ke Malaysia nggak bekerja atau terlantar di sana, maka BP2MI melakukan upaya preventif dengan menunda pemberangkatannya" kata Rusman sebagaimana dijelaskan Kepala kantor BP2MI NTB Abdi Danar.
Pada pertemuan tersebut, kata Rusman, Abdi Danar menjelaskan, Kementrian sudah melayangkan surat ke BP2MI pada 31 Mei yang lalu bahwa ke-148 PMI agar segera di selenggarakan Orientasi Penempatan Pekerja (OPP).
Diungkapkan Rusman bahwa, Kepala kantor BP2MI NTB Abdi Danar dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Pihak Kementerian dan BP2MI Pusat serta NTB sudah mengupayakan pemberangkatannya. Tapi pemberangkatannya tergantung sungguh dari kesiapan dari Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebanyak 4 perusahaan itu" kata Danar.
Pada kesempatan yang sama Edy, SH selaku bagian Advokasi LPKPK melihat bahwa ada misscomunikasi yang terjadi. sehingga berimbas pada kerugian ke148 PMI yang gagal berangkat itu.
Selain Edy, Ketua LPKPK Kota Mataram Hasbi menilai terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses pengajuandan permohonan visa oleh ke-4 PJTKI sehingga menimbuklak gagalnya 148 PMI berangkat ke Negara tujuan.
Namun dari hasil pertemuan tersebut pihak LPKPK KOMDA NTB merasa lega dengan penjelasan ini dari Kepala kantor BP2PMI NTB bahwa, simpul dari gagalnya 148 PMI ke Negara jiran bersumber dari soal Visa sehingga harus diselesaikan diselesaikan segera" timpal Nasrudin Alsan yang turut serta dalam rombongan LPKPK NTB tersebut.
 |
| Berpose bersama usai pertemuan |
Pada kesempatan yang sama Ketua Penasehat LPKPK KOMDA NTB H. Arsyad, mengharapkan guna menghindari terjadinya mis komunikasi dalam perekrutan serta proses pembuatan dokumen para PMI diperlukan sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah dan pihak PJTKI.
"Kami LPKPK mengharapkan pihak pihak yang terlibat dan terkait dengan PMI agar selalu berkomunikasi, atau paling tidak dilakukan sosialisasi secara berkala antara BP2MI dengan PJTKI serta pihak ketiga seperti LPKPK, karena kami sebagai lembaga pengawasan siap dan sangat terbuka untuk melakukan diskusi demi lancarnya pengerahan PMI selaku Pahlawan Devisa" kata H. Arsyad
Diahir pertemuan Sekum LPKPK KOMDA NTB Rusman SS, MH dan Ketua Kota Mataram Hasbi SPd, MOr menuturkan bahwa Maslah ini sudah klir sambil menunggu kapan waktu dilakukan OPP oleh BP2MI" kata Hasbi.
Terkait hal tersebut, Kepala kantor BP2MI NTB Abdi Danar ketika dimintai tanggapan melalui pesan whastapnya sampai berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.
Pewarta : Tim BidikNews
Editor : BN-007
0 Komentar