Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (03/09/2022), kenaikan BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax, Sontak saja rakyat menjerit.
BidikNews,Mataram - Naik harga BBM tentu menambah deretan wajah suram bagi masyarakat yang punya ekonomi lemah di negeri tercinta ini. Betapa tidak, untuk makan dan minum sehari-hari saja terkadang mereka susah. Lain halnya bagi masyarakat yang mampu secara finansial. Tentu naiknya harga BBM ini tidak akan terlalu berimbas kepada perekonomian mereka.
Bagi para PNS,TNI Polri,pegawai BUMN dal lainnya setiap bulan jaminan negara tetap mengalir untuk kebutuhan hidup, tetapi rakyat jelata dan petani, pedagang yang mengandalkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup harus peras keringat ditengah panas mentari dan dinginnya malam semata-mata hanya sekedar buat mengganjal perut dari ancaman rasa lapar dan haus.
Ditengah morat maritnya perekonomian yang semakin menjadi-jadi, adakah solusi yang akan dilakukan pemerintah setelah harga BBM naik yang diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial agar dapur jelata tetap bisa mengepul dan tidak berfikiran untuk melakukan hal-hal negatif dalam pemenuhannya.
Dibilang dungu tidak dan keras kepala pun juga tidak. Lalu bagaimana pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM Subsidi. Sementara didepan mata Pemerintah melihat masyarakat masih terpuruk dan sedang sekarat ekonominya ditengah kekacauan ekonomi paska Pandemi Covid 19.
 |
| Situasi SPBU di Mataram NTB, pasca pengumuman harga BBM |
Pengumuman pemerintahan Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai secara sepihak. Dengan raut muka tidak bersalah, Jokowi beserta jajaran secara resmi menaikkan harga BBM pada Jum1at, tanggal 3 September 2022.
Masyarakat luas menyambut kebaikan BBM dengan rasa kekecewaan sangat mendalam. Negara yang belum becus menuntaskan berbagai persoalan, pada gilirannya justru menyuguhkan adegan kepada rakyatnya sendiri dengan mengambil keputusan yang tidak populis.
Hilangnya empati dan simpati tentu memantik terjadinya gelombang unjuk rasa secara masif dan berkelanjutan. Rakyat percaya pada keadilan di luar parlemen dengan akan menggelar pertunjukan panggung rakyat. Dengan melakukan demonstrsi besar- besaran adalah cara menyuarakan suara hati dan suara kepedihan fisik dan batin yang rakyat sedang alami.
Kenaikan BBM subsidi bagi kebanyakan pengamat menganggap sebagai sebuah alibi untuk menutupi bobroknya BUMN disektor migas yang gagal kelola dan ketidakmampuan membagikan laba untuk disetor ke negara.
Disinyalir negara juga gagal mengendalikan keuangan negara dari para koruptor dan mafia anggaran. Apa yang dikatakan Mahfud MD adalah kebenaran jika korupsi di pemerintahan Jokowi semakin meluas dan mendalam . Semua aspek anggaran negara bisa digarong baik oleh oknum pribadi atau mafia.
 |
| pengisian BBM pada mobil-mobil mewah |
Suasana ini pun tengah menggambarkan DPR di semua tingkatan ikut lumpuh, hanya sebagian kecil anggota dewan menolak kenaikan BBM dan tetap saja mayoritas DPR menyetujui kenaikan. Inilah akibat terjadinya kartel politik nasional dalam lingkaran kerja eksekutif dan legislatif.
Pemerintah saat ini sangat nyaman dan aman ,apapun kebijakan politik dan ekonomi yang akan diambil akan lolos di parlemen. Dengan Koalisi gemuk di parlemen, Presiden Jokowi berhasil membungkan para wakil rakyat. Hanya Demokrat dan PKS secara terang terangan menolak kenaikan BBM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI (23/08) memberikan pandangan umum jika subsidi BBM saat ini sudah tidak tepat sasaran. Negara akan semakin tekor jika subsidi dipertahankan.
Total subsidi dan kompensasi energi yang harus dikeluarkan pemerintah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 502 Triliun ,dengan rincian besaran Rp 143 Triliun untuk subsidi Solar , Rp 93 Triliun dialokasikan subsidi Pertalite dan sisanya diperuntukan untuk kompensasi energi lainnya.
Menurut Sri Mulyani, menunjukkan kekesalannya karena BBM subsidi tahun anggaran 2022 akan lebih banyak diterima orang kaya. Data memberikan petunjuk jika subsidi Solar dari Rp 143 T sebagian besar atau Rp 127 T yang menggunakan manfaatnya
Dalih dan argumentasi dari Sri Mulyani akhirnya membuat luluh Presiden dan DPR .Tentunya keputusan tersebut bukan hanya menyangkut pertimbangan ekonomi tetapi aspek politik sangat kental sekali.
Mereka apakah lupa atau sengaja melupakan jika keputusan dan keselamatan yang diambilnya berdampak krusial bagi ekonomi nasional dan kerakyatan.
BBM sudah dinaikkan dengan prosentase kenaikan cukup tinggi .Harga Solar dari 5.150 naik menjadi 6.800,Pertalite dari 7.650 terkoreksi naik menjadi 10.000 Pertamax12.500 menjadi 14.500. Solar dan Pertalite besaran kenaikan BBM 31 persen,Pertamax 9,7 persen. Terjadinya pergeseran harga BBM tentunya secara cepat membuat gaduh perekonomian nasional.
Kekhawatiran pun munculnya konflik sosial dan huru hara politik secara masif. Tentu sebuah gambaran yang mengerikan jika ini terjadi.
 |
| Aparat kepolisian Polresta Mataram - NTB memantau sistuasi di sejumlah SPBU pasca naiknya harga BBM |
Menyikapi hal tersebut, tak ayal sejumlah aparat dari jajaran kepolisian turut mengantisipasi situasi pasca diumumkannya kenaikan harga BBM dengan melakukan pemantauan di sejumlah SPBU seperti yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.
Kapolresta Mataram melalui Kabag Ops Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH didampingi Kasat Sabhara Kompol Supyan Hadi SH dan Kanit Bintibpilmas Sat Binmas Iptu Gussay menjelaskan bahwa hari ini kami beserta 45 personel gabungan dari Sat Sabhara dan Sat Binmas melaksanakan Patroli Skala Besar guna upaya antisipasi penyesuaian harga BBM di 16 lokasi SPBU di Kota Mataram, terang Kompol Gede.
Mari Kita tunggu reaksi dan aksi pemerintah menanggapi resistensi penolakan BBM dan apakah pemerintah akan melanjutkan kebijakan kenaikan BBM atau mengakomodir rakyat Indonesia agar BBM diturunkan lagi. Wallahua`lam.
Pewarta : Tim BidikNews. Editor : BN-007
0 Komentar