BidikNews,Dompu,NTB - PGRI adalah organisasi profesi beranggotakan guru, dosen, tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang berjumlah 3 juta. Kepengurusan PGRI tersebar dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dengan Program utama di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.
Namun yang terjadi pada manajemen Keuangan PGRI Kec. Kempo, diduga bermasalah, dimana masih nunggak pembayaran uang simpanan guru melalui organisasi PGRI, yang memasuki usia pensiun (purna tugas).
"Uang tersebut sebagai sumbangsih dan titipan untuk membangun organisasi yang di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(Ad/Art), sejak diangkat menjadi guru hingga pensiun."ungkap salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya pada media.
Hampir ratusan guru yang pensiun setiap tahunnya nunggak, khusus PGRI di Kecamatan Kempo di perkirakan 30 orang lebih yang sudah pensiun lama dan yang baru. adapun nama guru yang pensiun lama di Kempo sekitar tahun 2018, 2019 dan 2020.
"antra lain, Ibu Admin,Hj Sarifah H.M.Jafar, Ramli Ahmad , M.Ali , Bunyamin , A.Hilir, Sementara yang pensiun tahun 2022 Ida Ariani, Mansyur S,Pd, Ibrahim S,Pd, Rohani S,Pd."jelasnya.
Semoga PGRI Dompu melalui PGRI Kec. Kempo bisa membayarkan tunggakan tersebut."harapannya.
Menanggapi terjadinya tunggakan uang santunan tersebut Sekretaris Umum PGRI Kab. Dompu Burhanudin M.pd mengatakan santunan pensiun sejak kepengurusan kita 2020, sudah dilimpahkan ke pengurus Cabang, jadi yang berhak mengatur pembayaran dan sebagainya adalah pengurus kecamatan.
Termasuk santunan pensiun sudah di limpahkan ke pengurus Kecematan, kenapa dilimpahkan ke kecamatan, karena pada saat pengalihan kepengurusan lama ke pengurusan kita.
"posisi keuangan organisasi sangat rumit, keuangan juga minim, terkait nunggak pembayaran uang iuran tersebut, itu bukan nunggak, jadi mulai tahun 2018 itu, dikabupaten Dompu, terjadi jumlah pensiun meningkat tinggi dalam setahun, guru pensiun ada 30an orang,"jelas Burhanudin.
Sementara keuangan yang masuk itu, untuk santunan pensiun atau kematian dari pembayaran anggota 5000 persatu orang, itu hanya mampu membayar paling tinggi 5 orang atau 6 orang. Sehingga terjadi penumpukan daftar tunggu pembayaran santunan pensiun sampai dengan saat ini.
"Jadi, cara kita mengantisipasi agar bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit melalui rapat kepengurusan kabupaten 2020 itu, disuruh tangani masing-masing Kecematan atau cabang, Alhamdulillah sudah ditangani,"
Tetapi walaupun ditangani oleh Kecematan, baguslah kalau anggota kecamatannya banyak, tapi kala Kecematan yang anggotanya sedikit, sementara yang pensiun banyak menjadi masalah."ucap Sekretaris PGRI.
Ketua PGRI Kecematan Kempo, sampai berita diturunkan belum dapat dihubungi.
Pewarta: Iwan Westom
0 Komentar