BidikNews,Dompu,NTB - Proyek pembangunan Gedung Sekolah SMAN 2 Kempo dengan anggaran Rp. 2.789.336.669,59 yang anggarannya bersumber dari dana APDN I NTB tahun 2021 yang berlokasi di Kecamatan kempo kabupaten Dompu hingga kini masih ditelantarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
Sementara pelaksana proyek Cv. megasindo pratama beralamat di Dusun Katua Desa Katua Kec. Dompu Kab. Dompu diketahui telah melakukan serah terima proyek itu setelah masa pemeliharaan selama enam bulan berlangsung.
Kondisi bangunan SMAN2 Kempo tersebut hanya memilki atap, sementara dinding serta jaringan instalasi listrik dan lainnya tidak ada yang dikerjakan. Bangunan berlantai dua tersebut hingga kini menjadi tontonan masyarakat diwilayah itu.
Selain proyek itu ditelantaqrkan, sejumlah pegiat anti Korupsi NTB, mensinyalir proyek tersebut kualitas pekerjaannya juga sangat diragukan, Karena itu Sejumlah pegiat anti Korupsi meminta penyidik Kejati/Polda NTB untuk melakukan penyelidikan terhadap kualitas proyek pembangunan gedung SMAN2 Kempo tersebut.
Mengingat sejumlah Pegiatn Anti Korupsi tersebut, menduga ada indikasi penyimpangan pada proyek itu. Dengan asumsi bangunan gedung tersebut terlihat sudah mulai adanya kerusakan disejumlah titik.
Ketua Gerakan Nasional Pindak Pidana Korupsi (GN-Tipikor), Ir.H. Yusuf Umar dalam keterangannya mengatakan, alangkah baik jika APH segera melakukan penyelidikan terhadap proyek SMAN2 Kempo itu, hal tersebut perlu segera dilakukan untuk megetahui secara pasti apakah ada kerugian Negara atau tidak yang timbul akibat proyek yang masih menjadi polemic itu.
Pada bagian lain LSM LAKI (Lembaga Anti Korupsi Independent) Dompu, Alamsyah menyebut, Dinas Dikbud NTB serta Kontraktor Pelaksana dinilainya tidak memilki itikad baik terhadap keberlanjutan proyek SMAN2 Kempo itu. Jika Dikbud mau melanjutkan proyek itu hingga tuntas kami semua akan mendukung dan pasang badan demi kemajuan dunia pendidikan." lanjut Alamsyah
Bahkan Alamsyah menduga, antara PPK dan Pelaksana Proyek “main mata” dalam hal ini. Alamsyah juga mempertanyakan anggran sebanyak Rp2.7 miliar lebih tersebut diapakan saja sedangkan proyek masih dalam kondisi seperti itu.
Alamsyah berharap APH agar segera melakukan penyelidikan atas kondisi proyek yang dianggapnya telah ditelantarkan pihak Dikbud NTB dan pelaksana itu.
Ditempat terpisah, Anggota Lembaga KPK Independen, Perwakilan NTB M.Rusli,SH juga sangat mengapresiasi jika APH melakukan penyelidikan terhadap proyek bangunan SMAN 2 Kempo itu.
Hal tersebut perlu segera dilakukan agar diketahui ada atau tidaknya kerugian Negara yang timbul atas kondisi gedung sekolah yang telah ditelantarkan itu.” Ujar M.Rusli,SH.
Ketiga pegiat anti Korupsi ini sama-sama berkeyakinan bahwa ada yang hal yang bisa terungkap jika APH segera melakukan penyelidikan terhadap proyek dimaksud.
Mulai dari proses pelelangan hingga pelaksanaan patut untuk dilakukan audit mengingat pagu anggaran dengan nilai kontrak terdapat selisih lebih dari Rp 600 juta rupiah.
Dalam daftar Lelang Pagu anggaran sebesar Rp. 3.482.044.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp. 2.789.336.669,59. Berarti dalam penawarannya, cv. megasindo pratama terdapat selisih Rp690 an juta untuk menjadi pemenang lelang.
Karena itu, Baik, Yusuf Umar, M.Rusli mapun Alamsyah bersama mendorong APH untuk melakukan audit Investigasi secara menyeluruh baik secara administrasi, fisik dan sosial dengan melibatkan BPK,BPKP serta Inspektorat Provinsi NTB untuk bersama-sama melakukan perhitungan guna mengetahui adanya kerugian Negara yang timbul setelah bangunan tersebut dalam kondisi seperti itu.
Ditempat terpisah Tokoh Pendidikan serta Tokoh masyarakat Kempo Dompu mengaku kecewa dengan terhentinya kelanjutan proyek pembangunan sekolah SMAN2 Kempo itu.
Hal tersebut ungkapkan salah seorang tokoh pendidikan dan juga ketua bidang adokasi Lembaga Bantuan Hukum Guru kecamatan Kempo, Muhammad Zunari, A.Ma.Pd.
Dikatakannya, Sebagai masyarakat yang menginginkan dunia pendidikan diwilayah itu terus berkembang dan maju, ia bersama sejumlah elemen masyarakat kempo Dompu sangat menginginkan agar pemerintah NTB segera meneruskan pembangunan sekolah SMAN2 Kempo itu.
Muhammad Zunari mengatakan dengan dibiarkannya bangunan gedung SMAN2 Kempo Dompu dalam kondisi seperti itu oleh Dikbud provinsi NTB, tentu keinginan masyarakat Kempo untuk menikmati pendidikan yang memadai tidak terlayani dengan baik.
Orang Tua siswa serta siswa sendiri melihat banguan sekolahnya dalam kondisi seperti itu, inginnya berteriak,” kata M. Zunari, apalah daya, dua tahun berjalan hingga saat ini dan entah sampai kapan hasrat masyarakat Kempo Dompu untuk menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang memadai belum bisa diraih.” Ujar M. Zunari mewakili keluhan warga masyarakat Kempo.
Oleh karena itu, terlepas dari adanya desakan sejumlah aktifis LSM dan pegiat anti korupsi yang meminta APH melakukan penyelidikan, itu diluar dari kewenangan kami masyarakat Kempo.” Kata mantan Kepala SDN 18 Kempo Dompu yang pernah menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari presiden RI Tahun 2021 itu.
Tetapi yang jelas kami warga masyarakat kempo yang menginginkan dunia pendidikan diwilatyah ini berkembang dan maju hanya menginginkan satu saja, yakni pembangunan Gedung Sekolah SMAN2 yang menjadi idaman masyarakat kempo itu untuk segera dilanjutakan hingga dapat digunakan seperti sekolah lain yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai,” tutp M. Zunari.
Ditambahkan Muhammad Zunari, bahwa terkait dengan adanya gangguan dari oknum yang keberatan terhadap berdirinya bangunan gedung SMAN2 Kempo dilokasi tersebut, ia bersama seluruh elemen masyarakat Kempo akan mendukung pemerintah NTB jika Pembangunan gedung tersebut dilanjutkan.
Mengingat masyarakat Kempo tidak ingin tertinggal jauh dengan sekolah lain yang telah memilki gedung serta prasarana yang memadai. Karena itu kami akan bersatu untuk menjamin kelancaran pembangunan SMAN2 Kempo,” tegas Ketua Bidang Advokasi Guru Kecamatan Kempo itu.
Sampai berita ini diturunkan pihak Dikbud NTB belum bisa memberikan keterangan resmi terkait terlantarnya bangunan gedun SMAN2 Kempo itu.
Hal tersebut dipertegas Sekdis Dikbud NTB, Jaka Wahyana bahwa beberapa pejabat, seperti Kabid dan PPK masih melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah kabupaten/Kota di NTB dalam rangka melakukan monitoring proyek DAK Swakelola SMA/SMK tahun anggaran 2022.
Pewarta : Tim BidikNews
0 Komentar