BidikNews, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan penjabat (Pj) gubernur. Pelantikan para Pj Gubernur itu digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023). Pelantikan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.
Sejumlah gubernur yang dilantik itu masa jabatannya berakhir pada pada 5 September 2023. Hal tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 152/P sampai 154/P dan 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018.
Selanjutnya, nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, nomor 159/P sampai 162/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.
Pada kesempatan itu Mendagri Tito Karnavian membimbing pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh sembilan penjabat gubernur itu.
"Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat negara dan bangsa," kata sembilan penjabat gubernur.
Berikut ini nama sembilan Pj Gubernur yang diputuskan Jokowi:
- Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin
- Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana
- Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin
- Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya
- Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun
- Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake
- Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi
- Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi
- Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin
Sementara itu, terkait jadwal pelntikan Pj Gubernur NTB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kemungkinan akan dilantik pada 19 September 2023.
Menurut Tito, jadwal pelantikan itu menyesuaikan masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang baru akan berakhir pada 19 September mendatang.
"NTB itu tanggal 19 baru berakhir, masa mau dilantik hari ini. Itu namanya mengurangi hak dari pejabat yang lama yang berakhir 19 September. Nanti kita akan lantik mungkin tanggal 19 yang NTB," ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Pewarta: Tim BidikNews
0 Komentar