BidikNews.net, Jakarta – Puncak Peringatan Hari Guru dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan kabar yang menggembirakan mengenai kenaikan gaji guru.
"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," ucap Prabowo diiringi riuh tepuk tangan para guru yang hadir.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dihadapan para guru ketika memberikan sambutan, pada puncak peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024)..
Dalam sambutannnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan anggaran untuk kesejahteraan guru, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.
Prabowo merincikan bahwa kenaikan gaji meliputi tambahan satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta bagi guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG).
"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta," kata Presiden Prabowo.
Selain kenaikan gaji, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun 2025, program ini akan diikuti oleh 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1.
"Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah bahwa untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," jelas Prabowo.
Berikutnya, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang saat ini belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi mereka.
Prabowo menjelaskan, bentuk dukungan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi adalah dengan pemberian bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu kelompok ini.
“Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," katanya.
Lebih jauh, Prabowo memastikan kebijakan tersebut adalah bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pewarta: TIM
0 Komentar