Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri
Desa Berdaya sebagai salah satu program strategis Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE,M.IP yang siap diluncurkan dalam waktu dekat tentu akan menjadi Gerbang menuju NTB yang Makmur Mendunia.
BidikNews.net - Program unggulan Desa Berdaya, sebagai strategi utama Kepemimpinan Iqbal-Dinda menjadi catatan penting yang harus diseriusi Pemerintah Provinsi NTB untuk lima tahun ke depan.
Program ini dirancang untuk mengakumulasi berbagai intervensi program di desa seperti kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, digitalisasi di desa, hingga masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang sedang marak terjadi di Provinsi NTB.
Apa yang diidamkan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP ini merupakan upaya keduanya sebagai pemimpin daerah yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri berharap masyarakat dengan program Desa Berdaya ini masyarakat NTB dapat menikmati kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan.
Apa yang harus dilakukan Iqbal Dinda agar Program Desa Berdaya ini bisa terlaksana? Disinilah kehadiran sosok kepemimpinan yang baik untuk menjalankan visi dan misi menjadi sebuah program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan dari program Desa Berdaya ini bisa tercapai yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Disinilah! Inovasi program Desa Berdaya Iqbal Dinda diuji.
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri ,SE, MP (Foto: Repro BidikNews.net)
Program Desa Berdaya sekaligus mengukur kemampuan Iqbal Dinda untuk melihat bagaimana keduanya mengelola keuangan, bagaimana melaksanakan inovasi dengan baik, dan bagaimana melaksanakan tata kerja pemerintahan yang baik.
Sejak dilantik tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepemimpinan Iqbal Dinda telah memiliki kekuatan hukum secara legal formal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan aktivitas pembangunan di daerahnya.
Termasuk retret di Magelang yang bertujuan membangun soliditas serta kesiapan Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing. Dengan pembekalan ini, diharapkan para kepala daerah memahami visi kepemimpinan nasional, meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Retret ini juga menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk membangun jaringan dan mempererat koordinasi antar wilayah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diterapkan di daerah dapat lebih selaras dengan strategi pembangunan nasional.
H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri
Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri merupakan dua sosok yang diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang untuk memimpin wilayah Provinsi NTB yang merupakan hasil dari proses pemilihan secara demokratis.
Secara normatif, amanah dan kepercayaan yang diserahkan masyarakat terhadap Iqbal Dinda haruslah dijalankan dengan spirit yang kuat dan tinggi serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat dan daerah.
Wilayah yang multikultural yang memiliki berbagai keanekaragaman baik etnis, budaya, agama, ras dan pandangan politik, maka Provinsi NTB melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Iqbal Dinda hendaknya memiliki wawasan tentang keanekaragaman (pluralitas).
Pemahaman terhadap berbagai macam latarbelakang masyarakat di wilayah NTB, amatlah penting, agar Iqbal Dinda dapat menyelami bahkan merasakan keinginan dan harapan masyarakat hingga bermuara pada penetapan kebijakan, regulasi, peraturan daerah dan lain-lain pun berbasis keinginan masyarakat melalui Progran Desa Berdaya.
Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP
Karena itu, Iqbal Dinda sebagai Khalifah fi al-ardh (Pemimpin di Muka Bumi), maka tentu saja harus bersikap adil terhadap bawahan, rakyat atau masyarakat NTB yang sangat beragam dan kompleks. Hal tersebut dibutuhkan karena manusia yang berbeda-beda latar belakang tersebut sesungguhnya bukanlah menjadi penghalang untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi.
Wawasan multikultural Pemimpin sekelas Iqbal Dinda menjadi penting, sehingga setiap visi, kebijakan, serta regulasi dalam program Desa Berdaya yang disampaikan berorientasi dan bersesuaian dengan keinginan masyarakat sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman oleh masyarakat. Iqbal Dinda juga harus memahami betul aspek-aspek lokal, bahasa, falsafah hidup, perbedaan agama dan keyakinan, bahkan hukum-hukum adat yang ada pada masyarakat.
Menjadi suatu yang sangat urgent bagi Iqbal Dinda ketika meluncurkan program Desa Berdaya ini agar memiliki wawasan tentang multicultural. Selain memiliki wawasan tentang multikulturalisme, Iqbal Dinda juga dituntut memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi antar budaya.
Karena itu, menjadi jelas dan terang benderang tentang urgensi kemampuan komunikasi antar budaya agar Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri mampu mengkomunikasikan segenap gagasannya program Desa Berdaya ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal
Sebagus apa pun sebuah program Desa Berdaya, jika dikomunikasikan dengan cara yang tidak baik, maka akan sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman.
Menindaklanjuti program Desa Berdaya yang digagas Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ini, Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengaku telah menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas petunjuk teknis (juknis) program tersebut.
Disebutkan terdapat 20 tema pembangunan yang menjadi prioritas dalam program Desa Berdaya. Sebanyak 15 tema difokuskan pada pengembangan kapasitas desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Lima tema lainnya akan mengakselerasi pengembangan potensi desa.
Iswandi juga memastikan seluruh kegiatan dalam program ini terintegrasi dan berdampak langsung pada tiga agenda prioritas Pemerintahan Iqbal-Dinda, yaitu penurunan angka kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekosistem industri agro-maritim dan pariwisata.
Program Desa Berdaya akan diimplementasikan secara bertahap selama lima tahun, dengan target 1.021 desa di NTB sebagai penerima manfaat. Setelah diluncurkan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, program ini akan terlebih dulu menyasar 106 desa dengan kemiskinan ekstrem dari total 336 desa prioritas.
dari kanan ke kiri : Kepala Bappeda NTB H Iswandi,Kepala DPMPD Dukcapil NTB Lalu Ahmad Nur Aulia, dan Plt Kepala DPMPTSP NTB, Hj Eva Dewiyani
Salah satu tujuan utama program Desa Berdaya kata Iswandi adalah meningkatkan status desa dari berkembang menjadi mandiri. Dijelaskannya saat ini, ada 384 desa mandiri di NTB yang ditargetkan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan.
Iswandi juga memastikan perencanaan dan pendanaan program berdampak nyata terhadap sasaran pembangunan daerah, termasuk peningkatan jumlah desa mandiri,” kata Kepala Bappeda NTB itu.
Sementara itu, Kepala DPMPD Dukcapil NTB Lalu Ahmad Nur Aulia menyatakan, capaian 100 persen Desa Berdaya dalam lima tahun ke depan membutuhkan sinergi lintas sektor. Kolaborasi harus dimaksimalkan, terlebih dengan adanya perubahan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih kompleks, mencakup aspek sosial ekonomi, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan.
Indeks ini kata Aulia menjadi acuan banyak kementerian, bukan hanya Kemendes, tapi juga Bappenas, Kemendagri, hingga Kemenko PMK. Ini adalah peluang besar karena di tingkat desa sudah ada intervensi nyata melalui dana desa yang mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.
Plt Kepala DPMPTSP NTB, Hj Eva Dewiyani, menegaskan pentingnya edukasi investasi bagi masyarakat desa. Ia mengusulkan agar desa juga menjadi pusat pembelajaran mengenai perizinan dan pengembangan usaha.
Eva Dewiyani mengingatkan agar Desa harus belajar tentang investasi, membentuk koperasi, dan mengelola UMKM. Banyak masyarakat belum memahami proses perizinan secara menyeluruh. Ini harus menjadi bagian dari program edukasi desa,” ujar Plt Kepala DPMPTSP NTB itu.
Tentunya banyak masyarakat NTB berharap dan tak sedikit pula yang menanti program Desa Berdaya ini sebagai cita-cita luhur Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP ini akan menjadi pintu gerbang terwujudnya NTB yang Makmur mendunia.
Pewarta: Dae Ompu
0 Komentar