Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap warga RT 08, Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.
Dalam aksinya, massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari ganti rugi yang layak, pengusutan tindakan premanisme dan pelanggaran prosedur penggusuran, hingga desakan pembentukan Perda tentang perlindungan masyarakat pesisir.
Mereka juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang memperjuangkan hak atas ruang hidup.
Wakil Ketua III DPRD NTB,H.Muzihir menyampaikan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan segera turun ke lokasi untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD NTB - Akhdiansyah, S.HI. mengapresiasi perjuangan mahasiswa dalam mengadvokasi persoalan ini.
Ia menegaskan bahwa meskipun bukan kewenangan langsung DPRD Provinsi, pihaknya akan berupaya mendorong penyelesaian konflik melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram.
Pewarta: TIM
0 Komentar