Dalam kegiatan yang berfokus pada kemitraan pemerintah dengan anggota legislatif tersebut, sejumlah isu terkait perkembangan hingga kendala yang dihadapi khususnya di NTB dibahas, diantaranya terkait Pekerja Migran, Pariwisata, Ekonomi hingga Digitalisasi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan tiga sektor prioritas sebagai wujud keterbukaan pemerintahan melalui program lima tahun kepemimpinannya.
Pertama, pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di 106 desa melalui program Desa Berdaya, dimana target di tahun 2029 berada pada angk 0%, serta menurunkan kemiskinan yang masih berada hampir 12% menjadi di bawah 10%.
Kedua, ketahanan pangan termasuk di dalamnya adalah seluruh aktivitas program guna meningkatkan kontribusi ekonomi di sektor pertanian agro, dan yang ke tiga, Gubernur menyebut akan menjadikan NTB sebagai tujuan wisata berkelas dan mendunia.
“Provinsi NTB dan juga masyarakatnya insya Allah mereka punya pemikiran yang sama untuk NTB. Ke depan semangat kolaboratif memberi ruang kepada semua pihak untuk terlibat di dalam upaya membangun NTB.” Jelas Ikbal dihadapan peserta.
Terkait digitalisasi, Miq Iqbal memiliki pandangan tersendiri, ia menyebut bahwa transformasi digital tidak hanya sekedar banyaknya aplikasi melainkan lebih kepada pemanfaatanya dimana ia menyebut aplikasi dibuat untuk memepercepat pelayanan publik dengan berbasis data.
“ Transformasi digital tidak hanya aplikasi. Kita lihat dari seberapa cepat pelayanan publik serta dibarengi dengan kolaboratif action”. Jelasnya.
Selanjutnya, gubernur NTB mengajak seluruh peserta yang hadir terutama kepala OPD untuk memanfaatkan moment kehadiran BKSAP DPR RI, karena menurutnya banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan termasuk isu Open Goverment Partnership.” Tuturnya.
“ini venue yang bagus buat kita mencari mitra kerjasama di level nasional/ internasional termasuk mendatangkan global Van dan lebih dari itu yang penting adalah mencari best practice”. kata Gubernur Iqbal.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlullah menjelaskan, Kehadiran dirinya dan rombongan dalam rangka mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah terkait OGP, khususnya Provinsi NTB yang telah aktif dalam OGP global sejak tahun 2020.
Muhammad Husein Fadlullah juga mengutarakan beberapa tujuan lainnya seperti perumusan rencana aksi utama dalam kerangka perumusan peran OGP, mengkaji potensi peluang kolaborasi dan upaya sinergi dan integrasi.
Juga menggali dan memperkuat advokasi peran-peran dan ruang kebijakan di level parlemen yang dapat menjadi prioritas penguatan rezim keterbukaan dan pendukung area kebijakan OGP dalam kerangka dukungan untuk Rad NTB.
Serta mendalami agenda-agenda keterbukaan pemerintah baik pusat maupun daerah terutama di NTB kelima memperkuat skema kemitraan DPR dan masyarakat sipil di daerah NTB.” Kata Muhammad Husein Fadlullah.
“Kami mengharapkan dapat bertukar saran berbagi pengalaman dan memberikan sumbang saran berdasarkan implementasi ogp baik di level nasional dan daerah khususnya di NTB secara lebih detail”. ujarnya
Anggota BKSAP turut dighadiri Himmatul Aliya anggota komisi 10 DPR RI fraksi partai Gerindra, Habib Abu bakar Al Habsyi fraksi PKS, serta Robert Jopie Kardinal fraksi partai Golkar.
Pewarta: TIM
0 Komentar