Kelola Anggaran RP220 Miliar Tahun 2025, Kabid Pemukiman Dinas Perkim NTB Optimis Tuntas Hingga Desember

Kabid Pemukiman Dinas Perkim NTB, Mulyadi, ST, MT

BidikNews.net - Realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) pada semester pertama tahun anggaran 2025 masih terbilang rendah. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis, terutama di sektor infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Lain halnya dengan realisasi anggaran Pada Dinas Pemukiman dan Perumahan terutama di Bidang pemukiman telah mencapai lebih dari 50 porsen dari anggaran sekitar Rp220 Miliar yang bersumber dari APBD Murni pada program Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan dan dana direktif.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perkim Provinsi NTB Mulyadi, ST, MT saat dihubungi media ini di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, Realisasi anggaran sebesar 50 porsen itu masih terbilang rendah tetapi Mulyadi optimis diakhir waktu yang tersisa dua bulan ini pihaknya akan mampu menyelesaikan dengan baik., sembari menyarankan untuk mendapatkan kejelasan lewat pintu depan (maksydnya Kepala Dinas.red).

Hingga saat ini pelaksanaan program pada Bidang Pemukiman terus digenjot untuk mengejar waktu yang tesisa sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” kata Mulyadi.

Ia juga mengingatkan agar para pelaksana agar melaksanakan pekerjaan sesuai spesikasi yang ditentukan terutama mutu/kwalitas pekerjaan. Ia berharap agar masyarakat juga mengawasi dan memantau pekerjaan sehingga azas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Pelaksana harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi sehingga menghasilkan mutudan Kwalitas yang baik,” tegas Mulyadi.

Ditanya adanya para pihak yang mengatasnamakan tim pemenangan pada saat pilgub yang meminta pekerjaan/proyek. 

Mulyadi tidak menampik ada sejumlah orang yang datang untuk meminta pekerjaan/proyek. Tetapi ia menjelaskan kepada mereka yang datang bahwa proyek-proyek yang dikelola Bidang Pemukiman tersebut merupakan Program Pokir anggota Dewan yang seluruhnya telah terdata siapa pelaksananya, Bidang Permukiman hanya melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada.

"Kami tidak memilki kewenangan untuk menetukan siapa yang melaksanakan pekerjaan tetapi kami hanya melayani dan mengawasi serta memantau pekerjaaan yang dilaksanan, agar sesuai spesifikasi yang ditentukan," kata Mulyadi.

Meski demikian Mulyadi berharap program kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Permukiman dapat berjalan sesuai harapan dan tidak menemui kendala sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB belum dapat dimintai keterangannya.

Pewarta: TIM