Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi NTB, H. Huailid, S.Sos., M.Si., ketika menjadi narasumber kegiatan Workshop (21/1/26) Foto: dok. Bappedantb
Workshop Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode 2026–2030 merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
BidikNews.net,NTB - Kegiatan dini diselenggarakan bertujuan untuk Memperkuat sinergi dan menyelaraskan persepsi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pelayanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, H. Huailid, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTB Tahun 2026–2030. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Rabu 21 Januari 2026 ini diinisiasi oleh Program SKALA NTB.
Team Leader SKALA NTB Anja Kusuma menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi dan pemanfaatan data dalam penyusunan serta evaluasi Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam agenda Workshop Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Aksi Penerapan SPM.
Workshop ini memfokuskan pada tiga hal utama. Pertama, finalisasi rencana aksi penerapan SPM Provinsi NTB agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah terbaru. Kedua, evaluasi capaian penerapan SPM sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program. Ketiga, pembahasan instrumen koordinasi penerapan SPM di tingkat provinsi dengan mencontoh praktik baik dari daerah lain.
Peserta Workshop (foto: dok.Bappedantb)
Ditekankan bahwa penguatan layanan dasar melalui penerapan SPM yang optimal diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, serta penguatan ketahanan pangan di Provinsi NTB. Dengan layanan dasar yang semakin baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.
Menutup pemaparannya, Anja Kusuma mengajak seluruh peserta untuk tetap berkomitmen dan aktif selama pelaksanaan workshop, guna memastikan seluruh agenda dapat dibahas secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan kualitas pelayanan dasar di Nusa Tenggara Barat.
Pada Kesempatan yang sama, Kepala Bidang P2M Bappeda NTB Huailid menegaskan bahwa SPM harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Meski dalam kondisi keterbatasan fiskal dan berbagai agenda pembangunan lainnya, pemenuhan SPM tidak dapat ditinggalkan karena menyangkut pelayanan dasar dan hak masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan agar mendukung target SPM secara berkelanjutan.
Workshop ini juga menekankan pentingnya disiplin, komitmen, serta keseriusan seluruh penanggung jawab SPM, termasuk dalam hal kehadiran, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan rencana aksi. Dengan dukungan lintas sektor, termasuk mitra pembangunan dan organisasi non-pemerintah, diharapkan implementasi SPM di Provinsi NTB dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap proses finalisasi Rencana Aksi Penerapan SPM 2026–2030 dapat berjalan dengan baik, terarah, dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dasar di masa mendatang.
Kegiatan ini juga dalam rangka pematangan Agenda 2026 mengingat Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang gencar mematangkan "Triple Agenda 2026" yang mencakup sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional, termasuk penerapan SPM sebagai indikator kinerja utama.
Kegiatan ini diselenggarakan guna melanjutkan upaya strategis sebelumnya, seperti pendampingan review data SPM dan input teknis penyusunan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan untuk memastikan dokumen rencana aksi lebih akurat dan dapat diimplementasikan.
Diketahui sebelumnya Provinsi NTB berhasil meraih juara pertama SPM Awards 2025 dari Kemendagri, sehingga penyusunan Ranhir 2026–2030 ini diarahkan untuk mempertahankan kualitas layanan dan inovasi dalam pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut. (Sumber: Humas.ppid Bappedantb)
Pewarta: TIM
0 Komentar