BidikNews.net,Mataram - UIN Mataram kembali menegaskan komitmennya dalam membangun jejaring strategis dengan berbagai pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Diskusi Lintas Disipliner bertema "Sinergi UIN Mataram dan Lembaga Legislatif dalam Penguatan Mutu Pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat" yang berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026, di Ruang Sidang Rektor UIN Mataram. 
Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag didampingi Dekan FTK UIN Mataram Prof Dr.H.Maimun berpose bersama Komisi VIII DPR RI
Forum akademik tersebut menghadirkan Ibu Apt. Hj. Lale Syifaun Nufus, M.Farm., Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil NTB II, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan universitas, para dekan, dosen, peneliti, serta sivitas akademika UIN Mataram yang antusias mengikuti dialog mengenai masa depan pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat. Materi narasumber menekankan pentingnya kemitraan strategis antara UIN Mataram dan lembaga legislatif dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di NTB.
Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hubungan antara UIN Mataram dan para pemangku kebijakan harus dibangun dalam semangat partner in progress, yakni kemitraan yang saling menguatkan untuk menghadirkan kemajuan bersama.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak dapat bergerak sendiri dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan sinergi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk lembaga legislatif.
Prof. Masnun juga menegaskan bahwa program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR bukan sekadar instrumen pembangunan fisik, tetapi menjadi wasilah silaturahmi yang mempererat hubungan antara kampus dengan wakil rakyat.
Melalui komunikasi yang intensif, berbagai kebutuhan dan aspirasi kampus dapat diperjuangkan secara lebih terarah sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor juga mengingatkan kembali perjalanan sejarah berdirinya IAIN Mataram. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat NTB memiliki hutang sejarah kepada Almagfurlah Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang pada masanya memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pendirian SP IAIN Mataram.
Dukungan tokoh besar tersebut menjadi fondasi penting bagi lahir dan berkembangnya UIN Mataram sebagai perguruan tinggi Islam yang terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
Lebih lanjut, Prof. Masnun menyampaikan bahwa kehadiran Ibu Lale Syifaun Nufus di lingkungan UIN Mataram merupakan bentuk nyata perhatian dan aspirasi bagi kemajuan kampus.
Menurutnya, seorang wakil rakyat tidak hanya membawa amanah konstituen, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat akademik dengan kebijakan nasional.
Oleh karena itu, beliau berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai program strategis UIN Mataram memperoleh dukungan yang optimal. "Kita bersinergi, bukan degradasi," tegas Prof. Masnun.
Kalimat tersebut disambut tepuk tangan peserta sebagai penegasan bahwa kolaborasi harus melahirkan penguatan kapasitas, bukan melemahkan peran masing-masing lembaga.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rektor UIN Mataram secara resmi membuka kegiatan Diskusi Lintas Disipliner.
Pada sesi utama, Ibu Apt. Hj. Lale Syifaun Nufus, M.Farm. menyampaikan bahwa hubungan antara perguruan tinggi dan legislatif selama ini sering dipahami hanya sebatas kunjungan kerja atau permohonan dukungan anggaran.
Padahal, menurutnya, hubungan tersebut seharusnya dibangun sebagai kemitraan strategis jangka panjang, di mana kampus berperan sebagai pusat gagasan, riset, dan penghasil sumber daya manusia unggul, sedangkan legislatif menjadi penyambung aspirasi, pembentuk kebijakan, sekaligus pengawal anggaran negara.
Pendidikan Islam yang bermutu, lanjutnya, merupakan fondasi lahirnya generasi NTB yang moderat, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, beliau menjelaskan bahwa lembaganya memiliki fungsi strategis melalui tiga pilar utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII terus mendorong regulasi yang berpihak pada penguatan pendidikan tinggi keagamaan.
Dari sisi anggaran, Komisi VIII mengawal alokasi dana untuk PTKIN, beasiswa dosen dan mahasiswa, pengembangan riset, hingga pembangunan infrastruktur kampus.
Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan agar seluruh program Kementerian Agama benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk sivitas akademika UIN Mataram.
Ibu Lale juga menguraikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pendidikan Islam di NTB, mulai dari pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan dan pelosok, peningkatan kualitas dosen dan guru madrasah, percepatan digitalisasi pembelajaran, penguatan moderasi beragama, hingga peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.
Menurutnya, tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan antara pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, beliau menawarkan beberapa bentuk kemitraan strategis yang dapat segera diwujudkan, di antaranya pengembangan riset berbasis kebijakan (evidence-based policy), forum konsultasi dan audiensi rutin antara UIN Mataram dengan anggota DPR RI, pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama, advokasi anggaran afirmatif bagi beasiswa dosen dan hibah riset, serta penguatan jejaring dengan pesantren, madrasah, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan di NTB sebagai laboratorium sosial bagi pengembangan pendidikan Islam.
Suasana diskusi berlangsung dinamis ketika memasuki sesi dialog dan penyampaian aspirasi. Para dosen dan peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai gagasan, harapan, serta persoalan yang sedang terjadi di NTB khususnya.
Seluruh aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari narasumber yang berkomitmen menjadikan berbagai masukan sebagai bagian dari perjuangan di tingkat nasional.
Menutup paparannya, Ibu Lale Syifaun Nufus menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi antara UIN Mataram dengan pemerintah pusat.
Ia berharap forum ilmiah seperti ini menjadi awal terbentuknya kerja sama yang lebih terstruktur antara UIN Mataram dan Komisi VIII DPR RI sehingga berbagai gagasan akademik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat.
Diskusi lintas disipliner ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan investasi strategis dalam membangun pendidikan Islam yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.
Dengan semangat sinergi yang terus diperkuat, UIN Mataram optimistis dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. (Sumber Humas UIN Mataram)
Pewarta: TIM
0 Komentar