Massa aksi Aliansi Pro Demokrasi ketika berorasi di depan Kantor BPKP Perwakilan NTB Mataram
BidikNews - Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pro Demokrasi, Senin, 7 Pebruari 2022 mendatangi Kantor Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTB. Aksi yang berlangsung aman dan damai tersebut disikapi dengan baik pihak BPKP NTB.
Aksi demo Aliansi Rakyat Pro Demokrasi tersebut sekaligus menyikapi permasalahan yang terjadi di provinsi NTB terkait kinerja BPKP Perwakilan NTB.
Dalam Press Releasinya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pro Demokrasi menyayangkan sikap BPKP NTB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dinilai belum sesuai dengan standar kerja maupun prinsip independensi serta prinsip kehati hatian sehingga memicu terjadinya kriminalisasi yang tidak sesuai dengan hukumyang ada.
Dalam aksinya, Koordinator massa massa aksi Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Fauzan Aminullah menduga pihak BPKP Provinsi NTB dalam melakukan investigasi hanya didasari data-data dari pihak eksternal seperti kepolisian yang belum dapat dibuktikan kevalidan serta tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan proses audit.
Selain itu Fauzan Aminullah dalam orasinya menuding BPKP Perwakilan NTB tidak transparan terhadap proses penegakkan hukum yang berakibat fatal terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Menanggapi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pro Demokrasi tersebut, Kepala BPKP Provinsi NTB yang diwakili, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Tukirin dan Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Pujito Kusworo.
Kepada BidikNews, Tukirin, mengatakan BPKP perwakilan Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melaksanakan tugas sesuai SOP. Selain itu pihak BPKP NTB juga tidak bisa mempublikasikan hasil audit kepada public atas Laporan Hasil Pengawasan terkait penegakkan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Laporan tersebut telah disampaikan kepada penyidik terkait." Jelas Tukirin.
 |
| Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Tukirin bersama Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Pujito Kusworoketika meberikan keterangan kepada BidikNews. |
Tukirin yang didampingi Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Pujito Kusworo kepada BidikNews mengatakan, kehadiran massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pro Demokrasi tersebut dinilainya sebagai sebuah partisipasi yang sangat berharga dari warga masyarakat terhadap tugas dan kewenangan BPKP Provinsi NTB sebagai salah satu lembaga Negara yang independent.
Kepada BidikNews Tukirin dan Pujito juga mengaku sangat mengapresiasi setiap langkah yang dilakukan masyarakat untuk selalu berdialog dan sekaligus sebagai motivasi bagi BPKP Pewakilan Provinsi NTB untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas.
Dialog serta komunikasi yang terbuka sangat diperlukan untuk mencari solusi yang baik sehingga dapat disatukan sebuah pendapat yang berbeda yang pada akhirnya ditemukan kesamaan pandangan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan oleh para pejabat pemerintah di masing masing daerah di provinsi NTB, yang pada gilirannya kesalahan kesalahan yang muncul dapat diminimalisir dan Negara juga tidak dirugikan,” kata Tukirin.
Pewarta : Dae Ompu
Editor : BN-007
0 Komentar