Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD NTB, di mana mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait perubahan dalam UU tersebut.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi perhatian mereka, di antaranya:
1. Pasal 3, mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan.
3. Pasal 47, yang mengatur tentang jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.
Sebelumnya, hanya 10 bidang jabatan sipil yang dapat diisi prajurit TNI aktif, namun dalam UU yang baru bertambah menjadi 14 bidang.
4. Persyaratan bahwa prajurit TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan apabila hendak mengisi jabatan sipil.
5. Pasal 53, terkait perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama meningkat menjadi 55 tahun, sedangkan perwira hingga pangkat kolonel menjadi 58 tahun.
“Kami akan teruskan apa yang menjadi aspirasi adik-adik, anak-anak ku sekalian. Mudah-mudahan pemerintah pusat terbuka matanya, membuka hatinya, dan mendengarkan aspirasi anak-anaknya, masa depannya, generasi mudanya. Karena ini kebijakan pusat, kami di daerah akan meneruskannya kepada pemerintah pusat,” ujar Ir. Made Selamet, M.M. DPRD NTB berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pihak berwenang di tingkat nasional agar mendapatkan perhatian lebih lanjut.( sumber: DPRD NTB,Senin, 24 Maret 2025).
Pewaeta: TIM
0 Komentar